POLISI TRENGGALEK TANGKAP 11 PENJUDI


     Trenggalek, 30/9 - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Trenggalek, Jawa Timur berhasil mengamankan 11 penjudi toto gelap (togel) dalam kurun waktu sepekan terakhir.

     Kapolres Trenggalek, AKBP Denny Setya Nugraha Nasution, Senin mengatakan kesebelas penjudi tersebut terdiri dari 10 orang laki-laki dan satu perempuan.

     "Dari tangan para pelaku kami menyita barang bukti uang tunai Rp8.528.000 serta ratusan barang bukti lain, berupa buku rekapan, kupon serta telepon selular," katanya.

     Operasi pemberantasan penyakit masyarakat tersebut merupakan perintah langsung dari Kapolda Jawa Timur, guna menekan angka kriminalitas maupun tindak perjudian.  

     Lanjut kapolres, masing-masing tersangka yang berhasil ditangkap bertindak sebagai pengecer serta pengepul, yang kerap beroperasi di wilayah hukum Polres Trenggalek.

     Namun Denny mengaku, hingga kini pihaknya masih kesulitan untuk melakukan pengungkapan bandar besar judi judi togel yang menjadi majikan para tersangka yang telah ditangkap.

     "Terus terang jaringan judi ini cukup rapi, kami telah berulangkali mencoba membogkar, namun selalu kesulitan dan jaringannya terputus," jelasnya.

     Bahkan tim reserse dan kriminal telah mencoba melakukan pengungkapan dengan cara mengkloning seluruh pesan pendek (SMS) yang ada di ponsel para pelaku, namun tidak membuahkan hasil.

     "Jaringannya tidak ada di Trenggalek, meski demikian kami berharap bisa melakukan pengungkapan bandar besarnya, semoga saja berhasil," imbuhnya. 

     AKBP Denny Setya Nugraha Nasution mengaku tidak memiliki target khusus untuk melakukan pengungkapan para pelaku perjudian.

     "Kami tidak punya target mengenai jumlah tersangka, hanya saja kami akan berusaha untuk menekan semaksimal mungkin segala bentuk perjudian di wilayah Trenggalek, termasuk minuman keras," ujarnya.
     
PDI PERJUANGAN TRENGGALEK TUNJUK PENGGANTI PELAKSANA KETUA DPRD

PDI PERJUANGAN TRENGGALEK TUNJUK PENGGANTI PELAKSANA KETUA DPRD

    Trenggalek, 30/9 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek Jawa Timur, Senin rwesmi menerima surat penunjukan Hari Langgeng Wiyono sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPRD dari PDI Perjuangan.  

     "Tadi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek, Martono menemui saya untuk menyerahkan surat penunjukan plt ketua untuk menggantikan Pak Akbar Abbas, yang saat ini sedang terjerat kasus hukum" kata Sekretaris DPRD Trenggalek, Abu Mansur.

     Menurutnya, penunjukan pengganti sementara ketua DPRD tersebut merupakan keputusan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan, tertanggal 16 September 2013.

     Terkait adanya usulan itu, pihaknya segera menyampaikan ke unsur pimpinan dewan guna diproses di badan musyawarah (bamus) dan diumumkan melalui rapat paripurna.

     "Untuk penunjukan plt ini tidak ada pelantikan, nanti cukup disampaikan kepada seluruh anggota DPRD pada saat rapat paripurna, karena sifatnya juga masih sementara" ujarnya.

     Abu Mansur menambahkan, munculnya nama pengganti tersebut sekaligus akan menggeser posisi pelaksana tugas sebelumnya yang dipegang oleh unsur pimpinan dewan, Samsul Anam.

     "Sesuai dengan ketentuan, Pak Samsul hanya bertugas disaat terjadi kekosongan ketua DPRD karena pihak partai pengusung yakni PDI Perjuangan belum menunjuk pelaksana tugasnya," tandasnya.

     Proses pengesahan Hari Langeng Wiyono sebagai ketua dewan diperkirakan membutuhkan waktu antara satu hingga dua pekan kedepan.

     Masih menurut sekretaris dewan, masa jabatan pelaksana tugas ketua DPRD tersebut berlaku hingga kasus hukum yang menjerat Akbar Abbas memiliki kekuatan hukum tetap.

     "Apabila nanti dalam perkara tersebut Pak Abbas diputus bersalah dan harus berhentikan dari keanggotaan di DPRD, maka untuk posisi ketua akan kami kembalikan lagi kepada partai pengusung (PDI Perjuangan) untuk kembali melakukaan penunjukan," imbuhnya.

     Sebelumnya, Ketua DPRD Trenggalek, Sanimin Akbar Abbas harus menjalani proses hukum dan mendekam di tahanan karena terjerat kasus dugaan korupsi pemotongan uang saku perjalanan dinas 44 anggota dewan.

     Dalam kasus ini majelis akim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan.

     Terkait putusan tersebut mantan Ketua DPC PDI Perjuangan tersebut maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan negeri Trengalek mengajukan banding ke pengadilan tinggi. 


 

SWASTANISASI HOTEL DAN PANTAI PRIGI TUNGGU PERDA

Trenggalek, 28/9 - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengajukan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang swastanisasi pengelolaan pantai dan Hotel Prigi Kecamatan Watulimo ke DPRD setempat.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto, Sabtu mengatakan, peraturan daerah tersebut bakal menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan langkah penyelamatan wisata laut tersebut.

"Dalam ranperda tersebut dijelaskan secara detil mengenai sistem pengelolaan maupun oleh pihak ketiga maupun pembagian hasil dari retribusi wisata yang dihasilkan," katanya.

Namun saat didesak mengenai rincian ranperda itu, Joko mengaku tidak menguasai banyak, dengan alasan jabatannya masih baru berjalan beberapa bulan.

"Terus teran saya belum membaca seraca detil mengenai isi dari ranperda itu, tapi dari keterangan para staf beriri tentang banyak hal seperti yang telah saya sampaikan tadi," ujarnya.

Joko menambahkan, langkah penyelamatan terhadap kedua obyek wisata itu perlu segera dilakukan, pasalnya jumlah kunjungan wisata cenderung menurun dan kalah pamor dibanding pantai yang lain.

"Kalau dibanding pantai pasir putih Karanggongso sangat berbeda jauh, di sana itu setiap akhir pekan Sabtu dan Minggu selalu ramai pengunjung, bahkan terkadang parkirnya sampai tidak muat," katanya.

Rencana swastanisasi pengelolaan pantai selatan ini telah digulirkan sejak tahun 2012 yang lalu, dalam prosesnya sempat terjadi tarik ulur karena kalangan DPRD enggan melakukan pembahasan. Keengganan itu dipicu belum adanya rincian sistem pengelolaan dan bagi hasil dari pihak eksekutif.

Pemerintah sebelumnya juga sempat merilis, dari tujuh aset wisata yang dikelola hanya pantai Karanggongso yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD sektor wisata.

Sedangkan Hotel Prigi rata-rata mengalami devisit atau kerugian Rp200 juta pertahun, sementara itu Pantai Prigi mengalami kerugian Rp6 juta/tahun.

Dari pantauan, tingkat kunjungan wisata di pantai Prigi sangat minim, area parkir yang ada di sebelah utara paantai tampak lengang.

Salah satu pengunjung pantai, Priyono mengatakan, kondisi pantai prigi saat ini sangat tidak nyaman, suasana lingkungannya terasa panas dan gersang.

"Selain itu akses masuk menuju lokasi ini juga rusak, belum lagi tentang kebersihannya. Kalau hal-hal seperti ini tidak diperhatikan tentunya kami sebagai pengunjung akan kecewa, karena tidak seindah dulu lagi," ujarnya.

Priyo menambakan, kondisi kumuh juga terkesan dari tenda-tenda para pedagang makanan yang ada di sekitar pantai. Kata dia, pemerintah seharusnya lebih jeli dan memperhatikan kondisi tersebut.

"Hal ini jauh sekali dengan kondisi yang ada di pantai Karanggongso, disana wisatawan lebih nyaman," imbunya.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

NELAYAN PRIGI GELAR LARUNG SEMBONYO

Trenggalek, 28/9 - Nelayan di Perairan Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu menggelar upacara adat "larung sesaji sembonyo" sebagai bentuk rasa syukur atas hasil tangkapan ikan yang melimpah.

Kegiatan yang dihadiri ribuan masyarakat Trenggalek itu diawali dengan kirab tumpeng agung dari Kantor Desa Tasikmadu hingga tempat pelelangan ikan (TPI) Prigi dan dilanjutkan dengan rangkaian acara seremonial.

"Ini adalah upacara adat yang digelar setiap tahun sejak dahulu kala, bahkan sebelum kemerdekaan, kegiatan ini sudah dilakukan," kata Kepala Desa tasikmadu, Riyono.

Menurutnya, tradisi sedekah laut tersebut, hingga kini tetap dilestarikan oleh nelayan sekitar maupun pemerintah daerah, sehingga menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Trenggalek.

Setelah melakukan serangkaian acara seremonial, tumpeng raksasa serta sejumlah sesaji dilarung ke tengah laut dengan ditarik oleh kapal nelayan.

Kepala Bidang Promosi dan Budaya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek, Suparlan menjelaskan, tradisi larung sembonyo tersebut berawal dari kisah cikal bakal pembukaan perkampungan pada jaman kerajaan Mataram Hindu.

"Kala itu yang raja Mataram memerintahkan Yudho Negoro untuk memebuka hutan di kawasan Watulimo untuk dijadikan permukiman," katanya.

Namun, konon pembukaan lahan permukiman tersebut menuai kendala, untuk bisa membuka perkampungan baru, Yudho Negoro diberi syarat oleh penunggu kawasan prigi yakni harus mengawini Ratu Tengahan.

Selain itu, setiap tahun harus digelar acara langen tayub 40 hari 40 malam, jaranan serta wayang kulit. Seiring berjalannya waktu masyarakt pesisir selatan Trenggalek ini merepresentasikan persyaratan itu dengan memberikan sedekah laut.

"Ini memang bukan sejarah, namun adalah cerita babat tanah Prigi dan sekitarnya, kemudian untuk saat ini, para nelayan memaknai acara larung sembonyo tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada tuhan atas melimpahnya hasil laut," ujarnya.

Sementara itu, BUpati Trenggalek, Mulyadi Wr mengatakan, Kedepan Pemkab Trenggalek akan terus berupaya melestarikan upacara adat itu dan menjadikannya sebagai salah satu aset wisata budaya.

"Kami berharap seluruh komponen masyarakat terutama warga yang ada di sekitar Kecamatan Watulimo untuk ikut serta melestarikan, kami akan memberikan bantuan anggaran demi kelancaran acara," katanya.

Mulyadi menambahkan, apabila upacara larung sembonyo tersebut dikemas lebih meriah dan bagus, maka tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara.

Powered by Telkomsel BlackBerry®










PEMKAB TRENGGALEK TUNDA IJIN MINIMARKET KANTOR POS

Trenggalek, 27/9 - Kantor Perijinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menunda penerbitan ijin minimarket "Post Shop" milik PT Pos Indonesia yang berada di lingkar alun-alun setempat.

Kepala KPPM Kabupaten Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, Jumat mengatakan, penundaan ijin itu dilakukan hingga pemberlakuan perubahan atas peraturan daerah (perda) tentang penataan pasar modern dan perlindungan pasar tradisional.

"Saat ini perdanya sedang diproses, kalau tidak salah tinggal menunggu persetujuan gubernur. Nanti kalau sudah diundangkan baru akan kami proses ijinnya," katanya.

Sebelum terbitnya ijin operasional, pihak kantor pos dilarang keras untuk membuka bisnis minimarket yang berafiliasi dengan Indimaret tersebut.

"Apabila, nekat beroperasi, Pemkab Trenggalek melalui Satpol PP sebagai penegak perda akan bertindak tegas dengan menutup paksa," ujarnya.

Menurutnya, permohonan ijin Post Shop itu telah diajukan ke KPPM sejak beberapa bulan yang lalu, namun hal itu tidak menjamin PT Pos Indonesia bakal mendapatkan ijin, karena harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Termasuk lokasinya apakah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah, kalau tidak sesuai ya tidak diijinkan,makanya nanti akan kami lihat," imbuh Triadi.

Sementara itu, informasi dari internal kantor Pos Trenggalek, operasional minimarket itu hanya tinggal menunggu ijin dari pemerintah setempat.

"Kalau, untuk perlengkapan didalam toko sudah sebetulnya sudah siap, begitu ijin keluar siap beroperasi," katanya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TRENGGALEK NAIK Rp51 M

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG TRENGGALEK NAIK Rp51 M

Trenggalek, 28/9 - Pemerintah Kabupaten Trenggalek menambah anggaran belanja langsung lebih dari Rp51 miliar dalam APBD perubahan 2013, dari semula Rp402 miliar menjadi Rp453 miliar.

Bupati Trenggalek, Mulyadi Wr, mengatakan peningkatan jumlah anggaran langsung itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur yang mengalami kerusakan.

"Utamanya adalah jalan, seperti diketahui bersama, jalan-jalan di Trenggalek banyak sekali yang rusak, makanya pemerintah berupaya keras untuk melakukan perbaikan," katanya.

Menurutnya, dengan peningkatan anggaran tersebut diharapkan tahun ini sebagian besar kerusakan jalan dapat teratasi.

"Dengan begitu akses ekonomi masyarakat akan lebih lancar, karena apabila infrastruktur jalan rusak, dampaknya cukup besar bagi masyarakat," ujarnya.

Mulyadi menambahkan, dalam kurun waktu dua tahun kedepan pihaknya akan memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk sektor infrastruktur.

"Ini sudah menjadi komitmen saya, terus terang saya ingin, ketika masa jabatan selesai infrastruktur, baik jalan dan jembatan dalam kondisi baik. Ini bukan untuk kepenyingan politis, tapi benar-benar untuk rakyat" katanya.

Namun disisi lain peningakatan anggaran tidak hanya terjadi pada belanja pembangunan. Pada belanja tidak langsung, tepatnya pos anggaran belanja pegawai juga mengalami peningkatan, bahkan jumlahnya mencapai Rp189 miliar, dari semula Rp565 miliar menjadi Rp754 miliar.

Kondisi serupa juga terjadi pada anggaran belanja hibah, pos rawan penyimpangan ini naik dari semula Rp14 miliar menjadi Rp19 miliar atau meningkat Rp4,8 miliar.

Perubahan APBD Trenggalek 2013 tersebut telah disahkan melalui rapat paripurna dua hari yang lalu. Kini APBD Itu tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.
Powered by Telkomsel BlackBerry®
ULP TRENGGALEK AKUI ADA HUMAN ERROR LELANG

ULP TRENGGALEK AKUI ADA HUMAN ERROR LELANG

Trenggalek - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakui terjadinya "human error" dalam proses tender proyek DAM Dawuhan.

Kepala ULP Trenggalek, Umbar Pramadi mengatakan, kesalahan itu terjadi saat proses pengumuman pemenang lelang di situs resmi LPSE Trenggalek. Menurutnya hal itu terjadi karena jumlah lelang proyek yang ditangani cukup banyak.

"Sedangkan jumlah personil yang menangani ULP hanya sedikit, hal ini sangat mungkin terjadi kesalahan," ujarnya.

Lanjut Umbar, pengumuan yang seharusnya menyatakan salah satu penawar sebagai pememangnya, justru sakah dan menyatakan bahwa proyek senilai Rp550 juta itu gagak tender.

Pihaknya mengklaim, untuk proses telah dilakukan sebagaimana mestinya, termasuk meneliti penawaran dari dokumen para kontraktor.

Sebelumnya, proyek DAM Dawuhan di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek dibidik oleh kepolisian setempat, karena diduga terjadi penyelewengan.

Pekerjaan fisik yang telah dinyatakan gagal tender itu, tiba-tiba telah dikerjakan oleh salah satu kontraktor asal Blitar.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

ANTISIPASI PENYELEWENGAN, BUPATI TRENGGALEK SIDAK PROYEK

Bupati memeriksa kualitas besi (foto - Humas Pemkab)
     Trenggalek, 25/9 - Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mulyadi Wr melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan di wilayahnya guna mengantisipasi konsultan dan rekanan nakal.

     Bupati bersama sejumlah kepala dinas terkait mendatangi empat kecamatan yang menjadi lokasi proyek infrastruktur, antara lain Kecamatan Trenggalek, Durenan dan Tugu.

     "Kami ingin kualitas bangunan yang dikerjkan itu benar-benar sesuai dengan besaran teknis (bestek) yang disyaratkan, apabila kualitasnya bagus maka umur bangunan bisa bertahan lama," katanya.

     Di lokasi pembangunan Puskesmas Baruharjo, Kecamatan Durenan, kepala daerah ini menyempatkan melihat "blue print" pembangunan ruang puskesmas.

     Dalam kesempatan yang sama, Mulyadi mengeleluhkan kinerja dari konsultan pembangunan yang tidak aktif dalam melakukan pemantauan langsung di lokasi proyek. Hal ini kata dia, dapat membuka celah bagi kontraktor untuk melakukan penyimpangan.

     "Kami berharap konsultan perencana maupun pengawas itu benar-benar bekerja dan memonitoring setiap pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, karena ini sudah menjadi tugasnya," ujarnya.

     Terkait sejumlah pekerjaan yang dinilai kurang rapi dan tidak sesuai dengan bestek, bupati meminta pihak rekanan untuk melakukan perbaikan, sehingga kualitas bangunan menjadi lebih baik.

     Sementara itu untuk memonitoring pelaksanaan pekerjaan fisik di Trenggalek, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan pemantauan langsung, sehingga mengetahui perkembangannya.

     Disinggung sejumlah persoalan yang ada dalam pelaksanaan proyek, Mulyadi meminta pihak unit layanan pengadaan (ULP) melakukan penyeleksian ketat terhadap konsultan perencana maupun pengawas yang akan dijadikan partner pemerintah.

     Menurutnya, konsultan perencana memiliki peran yang sangat vital terhadap pembangunan fisik, apabila pemilihan konsultan dilakukan dengan baik, maka akan berdampak langsun terhadap kualitas proyek yang dikerjakan.

     "Konsultan itu bisa dilihat 'track recordnya', proyek apa saja yang pernah dikerjakan, kemudian seperti apa pekerjaannya, pernah mendapat masalah apa tidak. Intinya semua bisa dilihat, jadi jangan asal pilih," imbuhnya.

     Ia mencontohkan, melengkungnya atap gedung paviliun RSUD Dr Soedomo Trenggalek merupakan salah satu dampak dari pemilihan konsultan yang tidak kompeten.

     "Saya baru tahu jarak kuda-kuda enam meter ya baru ini, padahal sesuai dengan aturan jarak kuda-kuda itu maksimal empat meter, sehingga mampu menahan beban," kata Mulyadi Wr.

     
BUPATI TRENGGALEK SALAHKAN KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN PAVILIUN

BUPATI TRENGGALEK SALAHKAN KONSULTAN PERENCANA PEMBANGUNAN PAVILIUN

Trenggalek, 25/9 - Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mulyadi Wiryono menduga kesalahan pembangunan gedung Paviliun RSUD Dr Soedomo terletak pada konsultan perencana.

"Kalau perencanannya benar tidak mungkin (melengkung) seperti sekarang. Saya baru kali ini tahu ada kuda - kuda jaraknya enam meter, tidak boleh itu, aturan manapun tidak boleh" katanya, Rabu.

Menurutnya, jarak pemasangan kuda-kuda bangunan maksimal empat meter, sehingga mampu menyangga seluruh beban atap gedung.

Meskipun tidak menangani langsung proses perencanaan gedung paviliun, namun bupati cukup yakin terhadap pendapatnya, karena sebelum menjadi kepala daerah, ia sering menangani bangunan gedung.

"Saya dulu lama di dinas pekerjaan umum, jadi kalau permasalahan yang semacam ini sudah bisa ditebak, dimana kesalahannya," ujarnya.

Menurutnya, perencanaan merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembangunan. Apabila proses perencanaan tidak memenuhi standar maka hampir dipastikan hasil pekerjaan akan menuai berbagai masalah.

Untuk itu, pihaknya meminta unit layanan pengadaan (ULP) untuk lebih selektif dalam menunjuk konsultan perencana dan tidak sembarangan.

"Jangan asal tunjuk, konsultan itu bisa dilihat 'trackrecord-nya', sudah berapa proyek yang ditangani, jenisnya apa saja dan lain sebagainya, artinya semua bisa dilihat" imbuhnya.

Bupati meninta, pemilihan konsultan, benar-benar didasarkan pada kualitas serta pengalaman yang pernah ditangani, sehingga hasil perencanaan tidak merugikan negara.

Terkait dengan pembongkaran atap bangunan rumah sakit Dr Soedomo Trenggalek,Mulyadi mengaku saat ini sedang dilakukan perbaikan dengan menambah jumlah kuda-kuda.

Sebelumnya, proyek pembangunan, gedung rawat inap paviliun RSUD Dr Soedomo Trenggalek senilai Rp6 miliar bermasalah, atap gedung yang baru dibangun akhir 2012 lalu itu melengkung.

Akibatnya, seluruh atap bangunan nyaris ambruk dan terpaksa diturunkan oleh rekanan yang mengerjakan.

Persoalan pembangunan fasilitas rumah sakit itu menjadi sorotan kalangan legislatif, bahkan kejaksaan setempat mulai melakukan pengimpulan bahan dan keterangan guna menyelidiki ada dugaan korupsi.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

POLISI SELIDIKI PENYELEWENGAN PEMBANGUNAN DAM TRENGGALEK

Trenggalek,25/9 - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur tengah mengumpulkan data dan keterangan terkait dugaan penyelewengan pembangunan DAM Dawuhan senilai Rp550 juta.

Kasubbag Humas Polres Trenggalek, AKP Siti Munawaroh mengatakan, Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mulai turun tangan dengan mengumpulkan data serta keterangan sejumlah pihak yang terkait pembangunan dam tersebut.
"Informasi yang kami terima, paket proyek DAM tersebut oleh ULP (unit layanan pengadaan) telah dinyatakan gagal tender," katanya.

Namun, paket pekerjaan pascabencana tersebut tiba-tiba dikerjakan oleh salah satu kontraktor asal Blitar. Sehingga kami patut mencurigai ada yang tidak beres.
Siti menambahkan, apabila bukti-bukkti serta keterangan dilapangan mengarah pada tindak pidana korupsi, penyidik akan segera meningkatkan kasusnya menjadi penyelidikan maupun penyidikan.

Proyek yang berada di bawah kewengan Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek tersebut hingga kini tetap dikerjakan oleh rekanan yang diklaim memenangkan lelang.
"Informasinya, rekan-rekan tipikor telah memintai keterangan dari ULP maupun dinas pekerjaan umum," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUBMP Kabupaten Trenggalek, Yoso Mihardi mengaku tidak mengetahui adanya dugaan penyimpangan tersebut.

Menurutnya, dinasnya menyerahkan seluruh proses lelang kepada unit layanan pengadaan, sehingga pihaknya tinggal melaksanakan hasil tender tersebut.

"Kami tinggal menerima siapa yang memenangkan lelang proyek tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur," katanya.

Sementara itu, Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Trenggalek, yang menangani ULP, Umbar Pramadi mengaku, proyek DAM itu telah melalui proses lelang dan sesuai dengan ketentuan yang berlalu.
Terkait keterangan di website LPSE Trenggalek yang menyatakan paket pekerjaan itu gagal tender, hanya kesalahan pencantuman.

"Itu ada kesalahan pencantuman keterangan saja, yang jelas proyek itu sudah ditenderkan dan ada pemenangnya," tandasnya.

Powered by Telkomsel BlackBerry®










BUPATI TRENGGALEK SAMBUT BAIK PENELITIAN APBD

Trenggalek, 25/9 - Bupati Trenggalek, Jawa Timur Mulyadi Wr menyambut baik hasil penelitian yang dilakukan Universitas Airlanggara (Unair) Surabaya bersama AIPD terkait APBD Trenggalek.

Disela-sela acara konsultasi publik "Public Expenditure and Revenue Analysis (Pera)", di Gedung Balai Benih Ikan Trenggalek, Mulyadi mengatakan, hasil analisa APBD tersebut bakal dipakai sebagai masukan serta penyemangat kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada dibawahnya.

"Kami memang ingin anggaran yang dialokasikan dalam APBD tersebut memberi manfaat yang besar kepada rakyat, makanya ketika AIPD ingin mengadakan penelitian langsung kami inginkan," katanya.

Menurutnya, apapun hasil yang direkomendasikan tim peneliti akan menjadi salah satu perhatian pemerintah kabupaten Trenggalek dalam merumuskan APBD tahun depan.

Mulyadi mengakui, tidak semua SKPD di bawahnya memiliki kinerja maupun penganggaran yang bagus, sehingga pihaknya sangat terbuka terhadap kritik maupun masukan yang diberikan oleh pihak luar, terutama para akademisi.

Sementara itu, dalam konsultasi publik yang dihadiri sejumlah kepala dinas, bapeda serta perwakilan AIPD tersebut, tim peneliti dari Bakti Unair memaparkan hasil penelitiannya terhadap APBD Trenggalek tahun 2009-2011.

Dalam penjelasannya, salah satu peneliti Unair, Wasilaturrahma mengatakan, penganggaran di sejumlah SKPD memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.

"Sebagai contoh, besarnya alokasi anggaran di dinas pendidikan mulai berdampak terhadap kemajuan pendidikan di Trenggalek, tapi ada beberapa poin yang harus ditingkatkan, seperti angka melek huruf yang masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, perwakilan AIPD di Trenggalek, Puji Handi menjelaskan, penelitian APBD tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah, untuk memperbaiki sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Pihaknya menambahkan, kabupaten Trenggalek adalah salah satu daerah yang perlu mendapat dorongan dari berbagai pihak agar anggaran APBD-nya lebih pro rakyat.

"Bukan rahasia umum, di Trenggalek ini jumlah anggaran untuk pegawainya lebih tinggi dibanding belanja lain, termasuk pendidikan, infrastruktur maupun kesehatan," pungkasnya.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

SEKTOR PERDAGANGAN DOMINASI INVESTASI DI TRENGGALEK

Trenggalek, 24/9 - Sektor perdagangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Trenggalek dalam selama beberapa tahun terakhir.

Kepala Kantor Perijinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Trenggalek Stefanus Triadi, Selasa mengatakan, khusus untuk investasi sektor perdagangan selalu ada dalam setiap bulan.

"Sedangkan untuk telekomunikasi ini hampir seluruhnya berupa pendirian tower untuk telepon selular, nilainya selalu tinggi dan jumlahnya mencapai miliaran," katanya.

Menurutnya, Trenggalek merupakan salah satu market baru yang dinilai prospektif oleh para investor, baik dari dalam maupun luar kota. Hal ini terbukti dari menjamurnya bisnis pertokoan di tingkat kecamatan.

"Pasar yang dilirik tidak hanya wilayah kota saja, tapi kecamatan-kecamatan seperti Karangan, Durenan, Pogalan, Panggul dan beberapa kecamatan yang lain," ujarnya.

Triadi menambahkan, selain perdagangan, sejumlah sektor lain yang mulai masuk ke wilayah Trenggalek antara lain, wahana hiburan serta perhotelan, Ia mencontohkan, di wilayah kota kini berdiri dua wahan rekreasi "waterpark".

Keberadaan investasi baru tersebut mendapat dampak terhadap perkembangan daerah yang ada di sekitarnya, terutama ekonomi mikro serta penyerapan tenaga kerja.

Dari data di KPPM Trenggalek, jumlah investasi yang masuk selama kurun waktu delapan bulan terakhir (Januari-Agustus) mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Rinciannya, Januari Rp8,75 miliar, Februari Rp9,7 miliar, Maret Rp19,5 miliar, April Rp8,52 miliar, Mei Rp7,46 miliar, Juni Rp6,5 miliar, Juli Rp34,8 miliar dan Agustus Rp5,04 miliar.

"Dari total investasi tersebut diprediksi mampu menyerap sekitar 1.528 tenaga kerja baru, dengan jumlah usaha yang masuk sebanyak 526 unit," imbuh Triadi.

Nilai kucuran investasi tahun ini nyaris stagnan dibanding dengan periode yang sama (Januari-Agustus) pada tahun 2012 lalu, yang berkisar Rp100 miliar.

Guna mendongkrak iklim investasi di Kabupaten Trenggalek, pihaknya terus berupaya dengan berbagai macam cara, termamsuk memberikan pelayanan perijinan yang prima.

"Sesuai dengan prinsip dari kantor perijinan dan penananaman modal, kami memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti," katanya.

Selain itu KPPM juga mengratiskan sejumlah jenis perijinan, antara lain ijin prinsip, ijin lokasi, ijin usaha perdagangan (SIUP), tan da daftar perusahaan, tanda daftar industri serta sejumlah perjinan yang lain, dengan jumlah perijinan yang digratiskan mencapai 15 item.

"Kemudian untuk meningkatkan investasi, kami juga memberikan kepastian hukum serta keamanan. Kepastian hukum terwujud melalui regulasi perundang-undangan yang jelas," ujar Triadi.

Sedangkan untuk meredam gejolak masyarakat yang dimungkinkan muncul pada saat investasi mulai masuk, pihaknya berupaya keras dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memberikan pemahaman jelas yang transparan.

"Tidak lupa juga kami selalu menekankan kepada para investor agar tidak melupakan masyarakat yang ada di sekitar unit usahanya, dengan cara direkrut menjadi karyawan maupun memberikan alokasi CSR," tandasnya.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

KADES KARANGTURI : PEMKAB LAMBAN TANGANI PASCABENCANA

KADES KARANGTURI : PEMKAB LAMBAN TANGANI PASCABENCANA

Trenggalek, 23/9 - Kepala Desa Karangturi Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Puryono mengeluhkan lambannya pemerintah kabupaten setempat dalam menangani kerusakan infrastruktur pascabanjir.

"Padahal kami sudah mengajukan bantuan perbaikan ke pemerintah kabupaten, baik itu melalui dinas pekerjaan umum binamarga, BPBD (badan penanggulangan bencana daerah), bahkan melalui bupati langsung," katanya, Senin.

Namun hingga kini kerusakan sejumlah infrastruktur di desanya, berupa jalan dan jembatan belum mendapatkan penanganan sama sekali. Akibatnya aktifitas ekonomi warganya menjadi terganggu.

"Yang rusak itu cukup banyak, ada dua jembatan, kemudian beberapa titik plengsengan juga ambrol, termasuk jalan-jalan kampung juga banyak yang rusak berat," ujarnya.

Menurutnya,  pemerintah desa tidak mungkin untuk menangani seluruh kerusakan yang ada, karena tidak memiliki anggaran yang memadai. Bahkan kata dia, warga Desa Karangturi sudah terlalu sering mengadakan patungan untuk memperbaiki jalan.

"Kami ingin, kerusakan ini ditangani langsung oleh pemerintah kabupaten, kalau diswakelola, kami ini sudah terlalu sering urunan, biarlah siapapun yang mengerjakan yang penting di perbaiki," imbuhnya.

Mantan aktifis ini menjelaskan, selain infratruktur jalan dan jembatan, sejumlah rumah warga yang roboh dan rusak parah akibat tertimpa tanah longsor juga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten.

"Teman-teman media bulan Juli yang lalu sudah melihat langsung seperti apa kondisinya, kami tidak berharap banyak, hanya saja kalau bisa warga kami yang rumahnya ambruk itu dibantu agar lebih bebannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Binamarga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek, Yanu Riyanto mengaku, pemerintah telah memberikan bantuan penanganan pascabencana di seluruh wilayah Trenggalek.

"Ada tujuh paket pascabencana yang kami gelontorkan, termasuk untuk Desa Karangturi, hanya saat ini masih proses," katanya melalui sambungan telepon.

Ia menegaskan, dinasnya tidak akan tinggal diam terkait kondisi kerusakan pascabencana yang ada di seluruh Trenggalek,  pihaknya meminta agar masyarakat bersabar, karena membutuhkan proses.


EMPAT CALON HAJI TRENGGALEK BATAL BERANGKAT

EMPAT CALON HAJI TRENGGALEK BATAL BERANGKAT

     Trenggalek, 23/9 - Empat orang calon jamaah haji (calhaj) asal Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur batal berangkat ke Arab Saudi karena mengalami sakit.

     Kepala Seksi Haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Fauzi Abdullah, Senin mengatakan, pembatalan keempat calhaj tersebut dilakukan karena yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mengikuti rangkaian ibadah haji.

     "Ada yang sakit strooke kemudian ada juga yang kondisi kesehatannya sangat lemah, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk berangkat, terlebih untuk calon haji tersebut tidak memiliki pendamping," katanya.

     Menurutnya, jamaah yang diberangkatkan ke tanah suci harus dalam kondisi sehat, hal itu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan ibadah haji serta tidak menyulitkan calon lain.

     "Kalaupun ada yang kondisinya kurang sehat atau jamaah yang perlu pengawasan maka harus ada pendampingnya, pendamping ini bertugas untuk membantu selama mengikuti rangkaian ibadah haji," ujarnya.

     Sementara itu, calon jamaah haji dari Kabupaten Trenggalek, Senin pagi telah diberangkatkan menuju asrama haji Sukolilo Surabaya. 300 calon haji dan empat petugas haji itu diberangkatkan dengan menggunakan tujuh armada bus.

     "Rombongan jamaah asal Trenggalek tergabung dalam kloter 28 bersama kota Kediri dan kota Blitar, mereka masuk ke asrama haji sekitar pukul 12.00 WIB," katanya.

     Fauzi memastikan, seluruh calhaj dalam kondisi sehat dan telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Trenggalek.

     "Mereka juga telah mendapatkan vaksin miningitis, ada juga yang menambah vaksin anti influenza, agar saat di Makkah tidak mengalami penyakit flu," imbuhnya.

     Sedangkan barang-barang bawaan jamaah haji asal Trenggalek, telah diberangkatkan terlebih dahulu ke asrama haji, Minggu (22/9). Jumlah koper yang diberangkatkan tersebut sebanyak 304 buah. 

     Menurutnya, dari pemeriksaan awal, tidak barang-bawang bawaan para jamaah yang mencurigakan atau yang masuk dalam daftar barang terlarang.
     

WARGA TRENGGALEK KONSUMSI AIR KERUH

Trenggalek, 21/9 - Ratusan warga di Dusun Selorejo, Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur terpaksa menggunakan air keruh untuk memenuhi sehari-hari akibat krisis air yang terjadi sejak dua bulan terakhir.

Salah satu warga, Wiji, sabtu mengatakan, penggunaan air seadanya tersebut dilakukan karena sumur-sumur di lingkungan sekitarnya telah mengering.

"Yang masih ada airnya hanya di sini ini. Awalnya jernih, tapi kalau sudah beberapa kali ditimba langsung keruh, karena airnya hampir habis. Kalau mau digunakan didiamkan dulu," katanya.

Meski kondisinya kotor, sumur yang berada dua kilometer dari perkampungan tersebut tetap menjadi andalan warga. Tidak kurang 60 kepala keluarga setiap hari mengantre di sumur itu guna mendapatkan air.

"Kondisi semacam ini rutin terjadi setiap tahun, hanya saja untuk tahun ini agak mundur, kalau biasanya bulan Juni itu sudah kering, ini baru mulai kering bulan Juli," jelasnya.

Wiji menambahkan, krisis air yang terjadi dua bulan terakhir mulai mengganggu aktifitas sehari-hari. Air yang biasanya dialirkan melalui pipa, kini mati total.

"Setiap hari harus bolak-balik mengambil air di sumur, kalau tidak begitu ya tidak bisa masak maupun mandi," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan warga yang lain, Indah. Akibat kekeringan itu, ia terpaksa berhemat air, dengan melakukan aktifitas mencuci dua hari sekali. Selain itu juga haru mengurangi volume air yanh digunakan.

"Kalau untuk mandi masih bisa dua kali sehari, tapi ya itu air yang digunakan juga cukup sedikit, paling sekitar setengah bak. Kalau tidak begitu tidak cukup" paparnya.

Indah mengaku, hingga kini Pemerintah Kabupaten Trenggalek maupun dinas terkait belum memberikan bantuan air bersih. Warga berharap pemerintah daerah segera turun tangan.

"Sebetulnya yang kami inginkan tidak banyak, hanya air, kemudian bantuan jeriken dan kalau bisa di sini diberi tandon air," ujarnya.

Karena pada tahun-tahun sebelumnya pengiriman bantuan air bersih dari pemerintah hanya diperuntukan bagi warga yang ada di pinggir jalan raya.

"Sedangkan untuk warga yang rumahnya agak masuk ke dalam sudah tidak kebagian lagi, padahal semua butuh air bersih," tandasnya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan klaim Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek, Joko Rusianto, yang mengaku siap memberikan bantuan air bersih.

Bahkan Joko menyatakan, pemerintah desa cukup menelepon BPBD maka air langsung dikirimkan ke lokasi yang mengalami krisis air, sedangkan surat permohonan bisa menyusul kemudian hari.

"Prosedur yang kami gunakan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM," ujarnya.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

POLISI TRENGGALEK UNGKAP PEMBUNUHAN DI GUNUNG KUNCUNG SUKORAME

Trenggalek, 21/9 - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa timur berhasil melakukan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan gunung Kuncung Kecamatan Gandusari.

Kapolres Trenggalek, AKBP Denny Setya Nugraha Nasution, Sabtu mengatakan, korban atas nama Sukaji (50), warga Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan yang mayatnya ditemukan berada di dasar jurang tersebut ternyata dibunuh oleh selingkuhannya sendiri.
"Kami berhasil melakukan pengungkapan sekitar dua jam setelah olah TKP (tempat kejadian perkara), tersangka yang kami amakan adalah Sujiati (46) dan Martono (38) keduanya warga Desa Sukoreme ," katanya.
Menurutnya, pengungkapan pembunuhan itu berhasil setelah polisi melakukan penelusuran pesan pendek (SMS) yang ada di "handphone" korban.
"Dalam SMS itu ada inisial AT, ternyata itu adalah Sujiati, awalnya tidak mau mengakui, bahkan saat reka ulang tadi sempat beralibi, tapi setelah kami periksa mengaku juga," ujarnya.
Dijelaskan kapolres, kronologis kejadian tersebut berawal dari pertemuan antara tersangka Sujiati enggan korban di lereng gunung Kuncung, saat itulah korban mencoba memegang tangan pelaku.
"Namun pelaku merasa risih dan akhirnya mengibaskan tangan Sukaji, tidak disangka ulahnya itu menyebabkan korban tersungkur dan jatuh ke dasar jurang sedalam 30 meter," ujarnya.
Saat itu, korban yang mengalami luka masih hidup, bahkan bisa berdiri di dasar jurang. Beberapa saat kemudian datang pelaku lain, Martono yang menghampiri Sujiati.
"Kepada Martono, Sumariyati mengaku telah digoda oleh korban. Kemudian Tono turun ke jurang untuk menghampiri korban," jelasnya.
Kapolres menambahkan, di dasar jurang itulah terjadi percecokkan dan akhirnya pelaku menyikut dada korban hingga tersungkur. Mengetahui Sukaji roboh, Tono langsung bergegas naik dari jurang dan menghampiri Sujiati.
"Selanjutnya Tono pergi, sedangkan si perempuan turun ke dasar jurang dan menyerat tubuh korban hingga lima meter. Kemudian ia memindah sepeda motor pelaku sekitar 100 meter dan pulang," paparnya.

Lanjut Denny, pelaku perempuan berpura-pura ketela pohonnya ketinggalan di kebun dan mengajak suaminya, Sopingi untuk mengambilnya. Sesampai di TKP, pelaku meminta suaminya turun ke jurang untuk mencari tali untuk ketela.
"Padahal itu hanya setingan pelaku agar mengetahui ada mayat korban, dan memang benar Si Sopingi mengetahui, kemudian dilaporkan ke perangkat desa," katanya.
Akibat perbuatannya, polisi menjerat kedua pelaku dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, dengan ancaman tujuh tahun penjara.
"Kami juga masih mendalami apakah antara kedua pelaku ini terlibat cinta segitiga," ujarnya.
Powered by Telkomsel BlackBerry®










POLISI TRENGGALEK SELIDIKI PENEMUAN MAYAT

POLISI TRENGGALEK SELIDIKI PENEMUAN MAYAT

Trenggalek, 20/9 - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur menyelidiki penemuan sesosok mayat di kawasan gunung kuncung, Desa Sukorame, Kecamatan Gandusari.

Kapolsek Gandusari, AKP M Yasir, Jumat mengatakan, korban yang diidentifikasi bernama Sukaji (50) warga Desa Ngulan Kulon Kecamatan Pogalan tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sekitar pukul 17.00 WIB oleh warga setempat.

"Untuk memastikan apakah korban pembunuhan atau bukan, tim dari Polsek Gandusari masih melakukan proses penyelidikan," katanya.

Menurutnya, saat ini mayat korban dibawa ke RSUD Dr Soedomo Trenggalek guna dilakukan "visum at repertum".

Yasir menambahkan, dari olah tempat kejadian perkara (TKP), polisi menemukan sejumlah barang bukti, antara lain sepeda motor Viar bernomor polisi AG 2286 YH, kunci kontak serta sebuah HP Nokia.

"Seluruh barang bukti tersebut kami amankan, anggota akan melakukan penelitian terhadap barang yang ditemukan itu, untuk mengungkap latar belakang kematian korban," katanya.


Powered by Telkomsel BlackBerry®
DPRD TRENGGALEK SEGERA PAW PUGUH PURNOMO

DPRD TRENGGALEK SEGERA PAW PUGUH PURNOMO

Trenggalek, 20/9 - Pimpinan DPRD Trenggalek memastikan segera melakukan penggantian antar waktu (PAW) terhadap salah satu anggotanya, Puguh Purnomo yang pindah partai dari PKPI ke Partai Hanura.


Plt Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, Jumat mengatakan, kepastian itu setelah pihaknya menerima surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 171.406/379/011/2013 tantang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Trenggalek.


"Kami menerima tembusannya kemarin lusa, dengan adanya SK ini tidak ada lagi alasan untuk menunda proses PAW," katanya.


Menindaklanjuti SK tersebut, rencananya unsur pimpinan dewan akan melakukan rapat koordinasi dan segera merumuskan penentuan waktu rapat paripurna PAW bersama badan musyawarah (bamus).


Pimpinan dewan menargetkan, pelantikan pengganti, Puguh Purnomo tersebut paling lambat dilaksanakan akhir September mendatang.


"Semuanya sudah lengkap dan jelas serta ada dasar hukumnya, makanya kami akan melakukan rapat bersama bamus," ujarnya.


Lanjut Samsul Anam, calon yang bakal menggantikan posisi Puguh di kursi legislatif adalah Sumaryati, yang pada Pemilu 2009 lalu ikut berkompetisi dengan menjadi caleg PKPI.


Sementara itu disinggung mengenai gugatan yang diajukan pihak Puguh Purnomo ke Pengadilan Negeri Trenggalek, pimpinan DPRD menyatakan tidak gentar.


"Dalam gugatan tersebut pimpinan DPRD juga ikut menjadi tergugat, tapi kami tidak masalah, karena semuanya sudah sesuai dengan prosedur," imbuh Samsul.


Pihaknya optimistis akan menang dan dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim. Seluruh kebijakan yang diambil terkait proses PAW telah sesuai dengan ketentuan.
Powered by Telkomsel BlackBerry®

KARYA KONTRIBUTOR KBR68H BERJAYA DI AJI KEDIRI AWARD

Kediri, 20/9 - Jurnalis Kantor Berita Radio KBR68H, di Trenggalek, Jawa Timur, Adhar  menyabet gelar juara dalam ajang penghargaan AJI Kediri Award 2013. 

Karya jurnalistik yang berjudul "Ironi Guru Bersertifikasi" tersebut menyisihkan sembilan nominator lainnya, mulai dari media radio, cetak, portal maupun televisi se-eks karesidenan Kediri dan Madiun. 

Panitia AJI Kediri Award, Danu Sukendro mengatakan dalam penganugrahan ini, pihaknya memilih dua karya terbaik. Karya lain yang ikut terpilih adalah hasil liputan reporter Radio Andika FM Kediri, Hadi Kusuma, dengan judul "Dana BSM, Sudah Diterima Tapi Melayang".

"Pada saat training (sebelumnya) peserta diminta untuk membuat proposal perencanaan liputan. Peliputan yang terkait dengan transparansi anggaran. Dengan berbagai bertimbangan, kami memilih dua orang pemenang, kebetulan dari radio semua, yaitu Adhar Muttaqin dari KBR68H dan Hadi Kusuma dari Radio Andika FM Kediri," kata Danu Sukendro.

Liputan kontributor KBR68H, ironi guru bersertifikasi  ini menceritakan tentang ketidaksinkronan antara besarnya tunjangan guru sertifikasi dengan peningkatan kualitas mengajar. 

Anggaran sertifikasi guru di Trenggalek mencapai hampir Rp200 miliar setahun, namun tidak ada dampak yang berarti bagi kemajuan pendidikan.

Danu Sukendro menambahkan , penganugrahan AJI kediri tersebut merupakan kerjasama antara AJI Kediri dengan USAID untuk mendorong isu tentang anggaran.
TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR MINIM

TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR MINIM

Trenggalek 21/9 - Mayoritas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur belum memiliki inisiatif untuk mempublikasikan anggaran keuangannya melalui media online (portal), sebagai bentuk transparansi anggaran publik. 

Kordinator LSM pemerhati anggaran Fitra Jawa Timur, Dahlan mengatakan, dari 38 kabupaten/kota yang ada hanya Kota Blitar dan Kota Surabaya yang menampilkan sejumlah informasi anggaran melalui website resmi pemerintah setempat.

"Ada beberapa daerah yang sudah mempublikasikan dokumen anggaran, tapi di beberapa daerah sama sekali tidak ada sama sekali informasi anggaran yang ditampilkan di website, padahal itu menjadi salah satu media transparansi informasi," kata

Dahlan menambahkan, selain tidak memiliki inisiatif menyampiaakan ke publik, sebagain kabupaten/kota juga masih enggan memberikan dokumen APBD ke LSM maupun jurnalis. 

Menurutnya kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

KOMISI III DPRD TRENGGALEK PANGGIL DIREKTUR RSUD DR SOEDOMO

KOMISI III DPRD TRENGGALEK PANGGIL DIREKTUR RSUD DR SOEDOMO

     Trenggalek, 19/9 - Komisi III DPRD Trenggalek, Jawa Timur memanggil sejumlah pihak, terkait pembangunan gedung rawat inap paviliun RSUD Dr Soedomo yang kini bermasalah.

     Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Sukarti, Kamis mengatakan, beberapa pihak yang dipanggil antara lain Direktur RSUD Trenggalek, konsultan pengawas, konsultan perencanaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) serta kontraktor pelaksana.

     "Kami mempertanyakan mulai proses perencanaan hingga pengerjaan, kenapa atap bangunan yang bernilai Rp6 miliar itu melengkung dan dibongkar, padahal baru dikerjakan tahun 2012," katanya.

     Namun, menurutnya jawaban masing-masing pihak yang diundang belum memberikan jawaban yang konkrit dan justru terkesan berbelit-belit.

     "Sehingga rapat dengar pendapat tadi belum ada hasil maupun rekomendasi apapun, bahkan tadi pihak rekanan belum sempat kami tanya, karena keterbatasan waktu," ujarnya.

     Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III lainnya, Sugino Pudjosemitro. Menurutnya pihak konsultan maupun direktur rumah sakit terkesan saling lempar masalah dan mencari selamat sendiri-sendiri.

     "Pak direktur tadi mengatakan, terkait melengkungnya atap tersebut dia tidak mengetahui, katanya permasalahan itu diketahui setelah sejumlah pekerja menurunkan atap paviliun," katanya.

     Gino menambahkan, permasalahan pembangunan gedung rawat inap paviliun tidak hanya sebatas pada persoalan pembongkaran atap yang melengkung, namun proses perencanaan diduga juga bermasalah.

     Hal itu terbukti saat komisi III DPRD Trenggalek melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan, saat itu pihaknya mengetahui adanya penambahan jendela dan angin-angin pada dinding yang sudah jadi.

     "Ini aneh, karena konsultannya sama antara pembangunan tahap satu dan tahap dua, terus kenapa bisa sampai ada pemasangan jendela dan angin-angin tambahan dengan menjebol tembok yang ada," imbuh Sugino.

     Ia menambahkan, rapat dengar pendapat dengan tersebut akhirnya dihentikan tanpa rekomendasi apapun.

     "Hari ini tadi waktunya sangat terbatas, karena kami juga ada agenda rapat dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk sidang paripurna," kata Sukarti.

     Rencananya, Komisi III bakal melakukan pemanggilan ulang terhadap SKPD maupun pihak yang terkait langsung dengan pembangunan gerung paviliun.

     Sebelumnya, atap gedung paviliun yang dibangun pada tahun anggaran 2012 dengan anggaran Rp6 miliar dibongkar karena lemengkung. Pembongkaran itu dilakukan oleh PT Ardi Tekindo Perkasa selaku rekanan pembangunan tahap I dan II.

     Sementara itu terkait permasalahan tersebut, tim intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Trenggalek langsung diturunkan guna melakukan penyelidikan adanya dugaan penyelewengan.

     "Kami masih menunggu hasil penyelidikan di lapangan, nanti kalau sudah jelas akan kami tindaklanjuti," kata Kepala Kejari Trenggalek, Adianto.


POLISI BIDIK DIREKTUR RSUD TRENGGALEK

POLISI BIDIK DIREKTUR RSUD TRENGGALEK

    Trenggalek, 18/9 - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur membidik Direktur RSUD Dr Soedomo dalam kasus pengadaan obat senilai Rp6,8 miliar.

     Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Supriyanto, Rabu mengatakan, dari sejumlah saksi yang telah diperiksa mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, hampir seluruhnya menyebut keterlibatan pengguna anggaran itu.

     "Dalam pelaksanaan pengadaan itu pihak rekanan memberikan komisi kepada rumah sakit sebesar Rp98 juta, uang yang seharusnya masuk ke kas BLUD rumah sakit justru dialihkan ke rekenung lain," katanya.

     Menurutnya, para saksi yang diperiksa menyebutkan, pengalihan uang komisi ke rekening lain tersebut atas perintah direktur rumah sakit.

     Disinggung mengenai perkembangan penyidikan kasus tersebut, kasat reskrim mengaku, pihaknya telah memeriksa 12 orang saksi.

     "Yang enam orang sudah kami periksa sepekan yang lalu, sedangkan sisanya secara berurutan kami periksa hingga hari ini," katanya kepada sejumlah wartawan.

     Enam saksi terakhir yang dimintai keterangan masing-masing adalah bendahara, staf pengeluaran pembantu, kasir, staf keuangan serta bagian keperawatan.

     Rencananya tim penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) akan melakukan pemeriksaan terhadap tujuh saksi lainnya. Para saksi itu bakal diperiksa dalam waktu sepekan mendatang.

     "Tadi surat panggilannya sudah kami buat, semoga saja para saksi yang kami panggil ini kooperatif sehingga pemeriksaan bisa segeraselesai," imbuhnya.

     Sementara itu dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kapolres Trenggalek, AKBP Denny Setya Nugraha Nasution menegaskan, hingga kini pihaknya belum menetapkan tersangka, meski status kasus tersebut telah naik menjadi penyidikan.

     "Belum ada tersangka, dalam peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan itu tidak harus dibarengi dengan nama tersangka," katanya.

     Ia menegaskan penetapan nama tersangka baru akan dilakukan pada setelah pihaknya menerima hasil penghitungan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur.

     Menurutnya dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang telah dikeluarkan, pihaknya juga belum mencantumkan nama tersangka.  

     Namun demikian, Denny mengaku, tim penyidik telah mengantongi salah satu nama pejabat di RSUD Trenggalek sebagai calon tersangka.

     "Untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan identitasnya, nanti setelah ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan ke teman-teman media," ujarnya.

     Kasus dugaan korupsi ini bermula dari pengadaan obat di RSUD Dr Soedomo dalam kurun waktu kurun tahun 2011-2012. Saat itu, rumah sakit daerah milik Pemkab Trenggalek tersebut melakukan pengadaan obat dan alat kesehatan dengan anggaran senilai Rp6,8 miliar.

     Dalam pelaksanaanya pihak kontraktor memberikan komisi kepada rumah sakit sebesar Rp98 juta, namun dana yang seharusnya masuk dalam rekening kas BLUD RSUD Dr Soedomo justru dialihkan ke rekening pribadi. Saat pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan, uang tersebut dikembalikan ke kas rumah sakit.

     "Kami menduga uang tersebut bakal digunakan untuk kepentingan pribadi" tandasnya.


PENYERAPAN APBD TRENGGALEK RENDAH

PENYERAPAN APBD TRENGGALEK RENDAH

Trenggalek, 18/9 - Angka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur masih 42 persen selama semester pertama 2013.

Kepala Bagian Pembangunan Setda Trenggalek, Umbar Pramadi, Rabu mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran itu sebagian besar terjadi pada dinas-dinas yang melaksanakan proyek pembangunan fisik.

Sesuai hasil evaluasi, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang paling sedikit penyerapannya adalah dinas bina marga dan pengairan serta dinas permukiman dan kebersihan (perkimsih)," katanya.

Penyerapan anggaran di dinas binamarga dan pengairan tercatat masih 10,13 persen, sedangkan dinas perkimsih hanya 8,97 persen. Kedua dinas tersebut berada pada level paling bawah atau kategori D.

Sementara itu SKPD dengan angka peyerapan anggaran daerah yang masuk kategori C (22-35 persen) tercatat sebanyak 10 lembaga. Beberapa diantaranya, dinas koperasi perindustrian perdagangan pertambangan dan energi (koperindag temben), dinas pariwisata, RSUD dr Soedomo, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) serta Setda Trenggalek.

Umbar menjelaskan, minimnya pelaksanaan anggaran tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, termasuk molornya perencanaan sejumlah proyek konstruksi. Hal tersebut berdampak langsung pada proses lelang maupun pelaksanaan.

"Karena belanja konstruksi ini melibatkan pihak ketiga, baik itu sebagai konsultan perencana atau konsultan pelaksana. Sehingga untuk membuat RAB dan dijadikan dokumen lelang itu ada keterlambatan," katanya.

Ditambahkan, selain molornya sejumlah tahapan lelang, rendahnya serapan ABPD juga dipicu oleh pelaksanaan proyek fisik yang saat ini sedang dikerjakan, sehingga anggaran masih belum terbayarkan pada pihak kontraktor.

Kata dia, pelnyerapan APBD biasanya akan meningkat antara bulan Oktober hinga Desember, seiring berakhirnya pelaksanaan proyek-proyek konstruksi.

"Kelihatannya tradisi penyerapan anggaran besar di belakang masih terjadi, tampaknya sulit untuk merubah ini," tuturnya.

Total APBD Trenggalek 2013 mencapai Rp1,043 triliun, terdiri dari 640 miliar anggaran belanja tidak langsung, Rp403 miliar belanja langsung dan Rp363 miliar untuk belanja non-pegawai.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

POLISI TRENGGALEK PERKETAT PENGAMANAN MARKAS DAN ANGGOTA

Trenggalek 16/9 - Kepolisian Trenggalek, Jawa Timur memperketat pengamanan markas serta anggotanya setelah marak serangkaian peristiwa penembakan terhadap polisi dalam beberapa bulan terakhir.

Sejumlah anggota polisi, Selasa tampak bersiaga di samping pintu masuk Polres Trenggalek, beberapa diantara dilengkapi dengan senjata laras panjang.

Anggota polisi tersebut juga memeriksa barang bawaan setiap warga yang hendak berkunjung yang Mapolres Trenggalek.

"Pemeriksaan ini kami lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai kejadian penembakan maupun pengeboman terjadi di sini," kata Kasubbag Humas Polres Trenggalek, AKP Siti Munawaroh.

Menurutnya, selain memperketat pengamanan markas, pihaknya juga memberikan pendampingan terhadap anggota polisi yang melaksanakan tugas di jalan raya.

"Misalkan, pada saat menjalankan kegiatan "penggal pagi", sejumlah anggota polisi lain kami terjunkan untuk melakukan pemantauan terhadap rekannya, mereka dilengkapi dengan senjata juga," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, guna mengantisipasi serangan mendadak, Kepolisian Trenggalek memperpendek waktu penjagaan di beberapa pos polisi hingga pukul 21.00 WIB.

Pemantauan keamanan lebih diintensifkan dengan cara patroli keliling dengan mobil maupun motor, cara tersebut dinilai lebih aman dan efisien. 

Lanjut Siti, meskipun Trenggalek tidak masuk dalam daerah rawan tindak kriminalitas, peningkatan pengamanan tersebut perlu dilakukan demi menjamin rasa aman masyarakat.

"Pada dasarnya, polisi adalah pengayom dan pelindung masyarakat, jadi sebisa mungkin kami melakukan antisipasi dini, jangan sampai kami kecolongan," tandasnya. 
PENCABULAN DOMINASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI TRENGGALEK

PENCABULAN DOMINASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI TRENGGALEK

Trenggalek - Angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya tindak asusila di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur meningkat 50 persen dibanding tahun sebelumnya.

Juru bicara Polres Trenggalek, AKP Siti Munawaroh mengatakan,  sampai dengan September ini, jumlah kasus pencabulan / tindak asusila yang tangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Trenggalek mencapai 15 kasus. Sedangkan tahun lalu berjumlah 10 kasus. 

Menurutnya, para korban tindak asusila tersebut rata-rata masih duduk di bangku SMP dan SMA.

"Menilik kejadian dibandingkan tahun sebelumnya, ternyata mamsih banyak kejadian-kejadian yang menimpa kepada anak-anak, khususnya perempuan. Tahun 2012 sekitar 10 kasus, kemudian untuk 2013 ada 15 kasus," katanya.

Sedangkan lanjut Siti, untuk angka kekerasan terhadap perempuan secara umum, yakni pencabulan, penganiayaan serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga September ini telah mencapai 30-an kasus. 

Ia meyakini, jumlah  kasus yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak, mengingat tidak seluruhnya dilaporkan ke kepolisian. 

Terkait kondisi tersebut pihaknya berharap, para perempuan khususnya anak dibawah umur untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap bujuk rayu dari lawan jenis.
AJI Kediri Gandeng Pascasarjana Uniska

AJI Kediri Gandeng Pascasarjana Uniska

Kediri - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri akan menjalin kerja
sama dengan Pascasarjana Universitas Islam Kadiri (Uniska) untuk
meningkatkan profesionalisme dan kapasitas jurnalis di eks Karesidenan
Kediri.

Pascasarjana Uniska akan menyiapkan fasilitas kampus dan pakar
yang kompeten untuk mendukung program kerja AJI Kediri.

"Kesepakatan itu akan kami tuangkan dalam penandatanganan Memorandum
of Understanding (MoU) antara AJI Kediri dan Pascasarjana Uniska pada
19 September 2013," kata Prof. Dr. Sumarji, SP. MP, Direktur
Pascasarjana Uniska, Minggu (15/9/2013)

Implementasi dari MoU tersebut, menurut Prof Sumarji, pihaknya siap
membantu kegiatan peningkatan profesionalisme jurnalis yang digelar
AJI. Diantaranya, kebutuhan narasumber atau pakar dalam even-even AJI
Kediri.

"Kalau AJI Kediri menggelar work shop, pelatihan atau seminar,
Pascasarjana Uniska bisa menyiapkan pemateri, misalnya butuh yang
sudah doktor, kami siap," ujarnya.

Selain itu, Pascasarjana Uniska memberikan kemudahan bagi jurnalis
yang ingin meningkatkan jenjang pendidikannya ke program magister.

Dalam kesepakatan tersebut, Pascasarjana Uniska juga siap memberikan
fasilitas di kampus untuk tiap even yang digelar AJI Kediri. Sejumlah
ruangan exluclusive ber-AC dan peralatan Pascasarjana Uniska bisa
dimanfaatkan. Di satu sisi, lanjut Sumarji, pihaknya juga meminta
kesediaan AJI Kediri untuk melatih civitas akademika pada even
pelatihan jurnalistik atau public relation.

Sementara itu, Ketua AJI Kediri Yusuf Saptro mengungkapkan,
kesepakatan Uniska membawa dampak positif bagi jurnalis di eks
karesidenan Kediri. Menurut dia, program peningkatan profesionalisme
jurnalis ini selalu jadi prioritas program AJI di tiap kepengurusan.
"Saya bersyukur, Pascasarjana Uniska bisa ikut mendukung kami,"
ujarnya.

Profesionalisme jurnalis, menurut Yusuf, sudah tak bisa ditawar lagi.
Sebab, jurnalis menghasilkan produk jurnalistik yang menjadi acuan
informasi masyarakat.

Kesepakatan dengan Pascasarjana Uniska itu langsung diimplementasikan.
Pada 19 September 2013, AJI bekerja sama dengan Pascasarjana Uniska
menggelar diskusi panel "Setengah Episode Pemberantasan Korupsi,"
dilanjurkan "Penganugerahan AJI Kediri Award 2013" di Lantai III
Pascasarjana Uniska. (Aji kediri)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

15.992 RTSM TRENGGALEK DIUSULKAN TERIMA BANTUAN PKH

15.992 RTSM TRENGGALEK DIUSULKAN TERIMA BANTUAN PKH

KBR68H, Trenggalek - Sedikitnya 15.992 rumah tangga sangat miskin (RTSM) di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur diusulkan menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 2014.

Kepala Bidang  Sosial  Dinas  Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial (Dinsosnaketransos) kabupaten Trenggalek, Nurudin Boedy S
mengatakan,sebelum dipastikan menerima anggaran PKH, belasan ribu RTSM tersebut terlebih dulu dilakukan validasi oleh tim pendamping.

"Nanti akan di kroscek, apakah nama-nama RTSM yang diusulkan itu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, Apabila tidak sesuai maka tidak bisa mendapatkan, karena ini adalah bantuan bersyarat," katanya.

Menurutnya, beberapa syarat bagi penerima program keluarga harapan antara lain, memiliki anak balita, anak yang masih duduk di bangku sekolah SD maupun SMP, ibu hamil, maupun ibu nifas.

"Semua mekanisme telah diatur dalam  petunjuk  teknis  PKH. Dengan begitu  sudah ada yang berhaka menerima  program  kemiskinan ini. Berbeda  kriteria penerima  berbeda dengan  BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat)," kata dia.

Dijelaskan, program pendamping dari kenaikan harga BBM tersebut lebih ketat dibanding program yang lain. Ia mencontohkan, untuk penerima yang memiliki ibu hamil, maka yang bersangkutan harus memeriksakan kehamilannya kepada tenaga medis, sedangkan untuk balita harus rutin mengikuti program posyandu.

"Untuk yang memiliki anak sekolah, maka syaratnya yaa harus sekolah. kalau tidak sesuai dengan kriteria itu, maka tim pendamping akan mengusulkan pencabutan," imbuhnya.  

Sesuai dengan rencana, bantuan yang digulirkan melalui Kementerian Sosial itu bakal dialokasikan langsung ke masyarakat pada tahun depan.

Lanjut Udin, sesuai dengan ketentuan, setiap RTSM penerima bantuan PKH akan mendapatkan dana antara Rp 800 ribu hingga Rp 2,8 juta/ tahun, jumlah tersebut naik dari rencana semula yakni antara Rp600 hingga Rp2,6 juta/tahun. 

ENAM KECAMATAN DI TRENGGALEK KRISIS AIR

ENAM KECAMATAN DI TRENGGALEK KRISIS AIR

    Trenggalek, 14/9 - Sedikitnya enam kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mulai mengalami kekeringan, seiring datangnya musim kemarau.

     Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek, Joko Rusianto, Sabtu mengatakan, Keenam kecamatan tersebut antara lain Trenggalek, Watulimo, Panggul, Dongko, Suruh dan Pule, dengan jumlah desa yang bervariasi.

     "Jadi tidak semua desa di enam kecamatan tadi krisis air, hanya saja sebagian besar sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan air. Sedankan untuk data pastinya desa-desa mana saja, masih kami rekap," katanya.

     Krisis air yang terjadi di Kabupaten Trenggalek kali ini mulai terjadi sejak dua pekan terakhir atau memasuki bulan September.

     Menurut Joko, kategori kekeringan yang melanda sejumlah desa tersebut melum mencapai kering kritis. Namun sesuai dengan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang diterima BPBD, berpotensi besar menjadi kering kritis.

     "Karena seperti kita ketahui Trenggalek ini memang merupakan daerah rawan kekeringan. Yang dimaksud kering kritis tadi adalah untuk mendapatkan air itu harus mencari lebih dari tiga kilometer," ujarnya.

     Terkait kondisi tersebut, sejumlah pemerintah desa dan kecamatan telah mengusulkan bantuan air bersih ke BPBD Trenggalek. Joko mengaku akan segera menindaklanjuti permintaan itu melalui PDAM setempat.

     Kepala BPBD Trenggalek ini mengklaim, telah siap untuk menangani dampak dari musim kekeringan, dengan menyiapkan Seluruh armada serta anggaran yang memadai.

     "Untuk tahun ini di APBD Trenggalek disiapkaan anggaran sekitar Rp400-an juta, selian itu juga di 'backup' oleh APBD Provinsi Jatim. Jadi tidak perlu kawatir" tadas Joko.

     Ia membandingkan, penanganan bencana kekeringan yang terjadi tahun lalu BPBD Kabupaten Trenggalek menghabiskan anggaran Rp1,1 miliar. Sedangkan tahun ini, kesiapan anggaran lebih dari jumlah tersebut.

     "Tahun ini kami mengusulkan bantuan ke provinsi sekitar Rp2 miliar. Yang jelas, karena kekeringan ini adalah tanggung jawab bersama, maka kami selalu koordinasi dengan BPBD provinsi," ujar Joko Rusianto.
      

PEMKAB TRENGGALEK GELAR UPACARA ADAT LEMPAR KEPALA KERBAU

KBR68H, Trenggalek - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (13/9), menggelar upacara adat melempar kepala kerbau bule ke dasar Dam Bagong, guna mengenang jasa pendirinya Ki Ageng Menak Sopal.

Potongan kepala kerbau, kulit beserta beberapa bagian tubuh kerbau dimasukkan ke dalam Dam Bagong dan selanjutnya menjadi rebutan puluhan warga yang telah menunggu di dalam air.

Upacara ritual yang rutin dilaksanakan setiap tahun itu mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat sekitar, ratusan warga berbondong-bondong untuk menyaksikan prosesi pelemparan kepala kerbau tersebut.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Trenggalek, Yuli Priyanto mengatakan, rangkaian acara tersebut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat serta pemerintah setempat terhadap jasa Adipati Menak Sopal. Tokoh Trenggalek ini dinilai berhasil membangun bendungan (dam) Bagong, sehingga memiliki manfaat yang cukup besar terhadap pertanian.

"Dampak dari Dam Bagong itu sampai saat ini masih bisa dirasakan, terutama bagi pertanian di wilayah kota, makanya banyak yang menyebut Menak Sopal Itu adalah pahlawan pertanian Trenggalek," katanya.

Menurutnya, sebelum melakukan upacara pelemparan kepala kerbau, rangkaian acara di dahului dengan kirab kerbau bule (putih) keliling Kelurahan Ngantru, Trenggalek yang dilakukan oleh para petani, selanjutnya malam harinya dilakukan pegelaran wayang kulit semalam suntuk.

"Kemudian tadi pagi, setelah subuh dilanjutkan dengan penyembelihan kerbau, kemudian sekitar pukul 7.00 WIB dilakukan ruwatan dan ziarah ke makam Menak Sopal, " ujarnya.

Dijelaskan , sesuai dengan cerita rakyat, upaya pembangunan Dam Bagong itu merupakan salah satu cara yang dilakukan Menak Sopal untuk menyebarkan agama Islam.

Cara itu dinilai cukup efektif karena, pada masa itu para petani di sekitar Trenggalek banyak yang mengalami gagal panen.

"Sedangkan kepala kerbau yang dilempar tersebut sebagai  ganti dari kepala gajah putih, yang pada saat pembangunan dam dipakai sebagai tumbal," ujar Yuli.

Sementara itu Menak Sopal sendiri meninggal pada tahun 1490 Saka atau 1568 Masehi, dan dimakamkan di dekat Dam Bagong.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

POLISI TRENGGALEK SIDIK DUGAAN KORUPSI PENGADAAN OBAT

POLISI TRENGGALEK SIDIK DUGAAN KORUPSI PENGADAAN OBAT

    Trenggalek, 12/9  - Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur menaikkan status dugaan korupsi pengadaan obat di RSUD Dr Soedomo dari penyelidikan menjadi penyidikan.

     "Setelah kami menerima hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur dan menyatakan ada kerugian negara yang timbul, maka penyidik menaikkan statusnya menjadi penyidikan," kata Kapolres Trenggalek, AKBP Denny Setya Nugraha Nasution, Kamis.

     Pihaknya juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) serta surat perintah penyidikan. Tim penyidik juga mulai melakukan langkah lanjutan dengan memeriksa sejumlah saksi.

     Dijelaskan, selama tahap penyidikan, penyidik khusus tindak pidana korupsi (tipikor) telah memeriksa enam orang saksi dari RSUD Dr Soedomo Trenggalek.

     Para saksi tersebut antara lain, kepala bagian tata usaha, kepala instalasi farmasi, kasi pelayanan penunjang medis, kabid pelayanan medis, bendahara pengeluaran dan kasi pelayanan medis.

     "Namun kami masih belum menetapkan tersangka dalam perkara ini, karena masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP Jawa Timur," imbuh Denny.

     Ia memprediksi proses penghitungan kerugian keuangan negara akan selesai dalam kurun waktu satu bulan mendatang. Namun polisi mengaku telah mengantongi nama-nama calon tersangka.

     Kapolres menjelaskan, kasus dugaan korupsi pengadaan obat ini terjadi pada tahun 2011 dan 2012. Saat itu rumah sakit milik Pemkab Trenggalek tersebut melakukan pengadaan obat dan alat kesehatan dengan anggaran senilai Rp6,8 miliar.

     Dalam pelaksanaannya pihak kontraktor yang menjadi penyedia barang memberikan komisi kepada rumah sakit Rp98 juta. Dana yang seharusnya masuk dalam kas badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit justru dialihkan ke rekening lain.

     "Ada dua rekening yang digunakan untuk mentransfer komisi tersebut, kedua rekening itu atas nama pegawai rumah sakit," kata Denny Setya Nugraha Nasution.

     Masih menurut kapolres, perintah pengalihan komisi tersebut dilakukan oleh Direktur RSUD Dr Soedomo Trenggalek, Noto Budianto. Polisi menduga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

     "Pada saat kami mulai melakukan langkah penyelidikan, dana yang dialihkan tadi dikembalikan ke kas rumah sakit sebesar Rp96 juta, tapi pengembalian uang itu tidak menghilangkan tindak pidana yang dilakukan," tandasnya.

     Dalam kasus dugaan korupsi tersebut polisi berencana menjerat tersangkanya dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI nomor 20 Rahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
   

WARGA TRENGGALEK KELUHKAN RASKIN TAK LAYAK KONSUMSI


     Trenggalek, 12/9 - Sejumlah warga di Kabupaten Trenggalek, Jawa timur mengeluhkan jeleknya kualitas beras miskin (raskin) yang didistribusikan Badan Urusan Logistik (Bulog) setempat.

     Salah seorang Ketua RT di Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Suwito, Kamis mengatakan, kondisi raskin yang diterima sebagian besar hancur, banyak ditumbuhi jamur, ulat serta bercampur dengan gabah.

     "Selain itu warnanya juga kusam seperti ini, sehingga menutut kami sangat jauh dari kata layak. Kami cukup prihatin, masa beras seperti ini mau diberikan kepada warga miskin," katanya.

     Buruknya kualitas raskin itu membuat sebagian warga di lingkungannya enggan mengambil dan dibiarkan berada di rumah sang ketua RT.

     "Kalaupun ada warga yang nekat mengambil beras itu biasanya, harus dibawa ke penggilingan padi terlebih dahulu agar bersih dan layak untuk dimasak," ujarnya.

     Sementara itu terkait penolakan sebagian masyarakat, Suwito mengaku tidak bisa berbuat banyak, mengingat hal itu merupakan hak dari masing-masing warga.

     Pihaknya berencana mengadukan permasalahan itu ke anggota DPRD Trenggalek serta meminta pertanggungjawaban dari bulog. Mengingat selama dua tahun terakhir lebih sering menerima beras berkualitas jelek.

     "Bisa anda bayangkan, dalam dua tahun itu baru tiga kali mendapatkan beras yang berkualitas bagus dan layak untuk dikonsumsi. kalau tidak diprotes mungkin selamanya tidak akan ada perubahan," imbuhnya.

     Suwito berharap, ke depan pemerintah kabupaten serta Bulog melakukan pengecekan terhadap beras yang hendak didistribusikan kepada warga miskin, sehingga kejadian serupa tidak terus berulang.

     Sementara itu, Humas Perum Bulog Subdivre VIII Tulungagung, Sugiarto mengatakan, akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut.

     "Nanti petugas kami akan melakukan kroscek ke sana dan kalau memang benar berasnya itu kualitasnya jelek, sesuai dengan mekanisme yang ada, akan langsung kami ganti," ujarnya.   

RATUSAN RIBU ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS TAK NIKMATI PENDIDIKAN

     Trenggalek, 11/9 - 184 ribu anak berkebutuan khusus di Indonesia belum tersentuh dunia pendidikan layaknya anak normal lainnya. 

     Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud, Mudjito, rabu mengatakan, saat ini jumlah anak berkebutuhan khusus yang yang telah tertangani dan masuk dalam pendidikan inklusif baru 116 ribu anak dari total 300 ribu anak.

     "Sisanya akan kami selesaikan secara bertahap, salah satunya melalui gerakan pendidikan inklusif yang digulirkan di bergai daerah di Indonesia.

     Pihaknya optimis permasalahan tersebut akan  berkurang seiring peluncuran gerakan tersebut, mengingat masing-masing dareh memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama untuk memecahkan permasalahan tersebut.

     "Perkembangannya cukup bagus, dengan model (gerakan) seperti ini, yang oleh dinas pendidikan kemudian disapu, sekolah-sekolah semua melayani, dalam satu tahun itu perkembangannya bisa sampai 11 ribu anak yang sekolah," katanya.

     Mudjito mengakui, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus memiliki problem yang cukup rumit mulai dari tingkat keluarga, lingkungan hingga sekolah. 

     Kata dia, orang tua sering merasa minder dengan kondisi anaknya yang tidak sempurnya seperti layaknya anak-anak yang lain.

     Disisi lain lingkungan sekitar rumah cenderung mendiskreditkan anak berkebutuhan khusus tersebut dan menganggap sebagai hal yang aneh.

     "sudut pandang semacam inilah yang harus kita hapus bersama-sama, makanya gerakan untuk memberikan pendidikan inklusif ini adalah salah satu caranya," ujarnya disela-sela delkarasi pendidikan inklusi di Trenggalek.

     Lanjut dia Kemendikbud memberikan alokasi anggaran 900 juta kepada daerah yang siap meluncurkan program pendidikan inklusi. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kemapuan pendidik serta edukasi masyarakat. 

     Mudjito menambahkan, dengan dana itu dinas pendidikan di masing-masing daerah bakal melakukan sosialisasi kepada keluarga, masyarakat maupun sekolah dengan memberikan pemahaman bahwa semua anak memiliki hak serta posisi yang sama dalam dunia pendidikan.

     Kedepan diharapkan tidak ada lagi diskriminasi, anak-anak kebutuhan khusus mendapatkan haknya untuk mengakses pendidikan yang layak.

     Sesuai dengan data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga kini terdapat 25 kabupaten kota yang telah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan masalah pendidikan inklusif. Setiap kabupaten tersebut mewajibkan beberapa sekolah yang ditunjuk untuk menerima siswa dengan kebutuhan khusus .

     Mudjito mengklaim, tahun ini telah ada 40 kabupaten/kota yang siap untuk mengikuti program pengentasan pendidikan anak yang berkebutuhan khusus.

DINAS PENDIDIKAN TRENGGALEK DEKLARASIKAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS



     Trenggalek, 11/9 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mendeklarasikan gerakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). 

    Kepala Disdikbud Trenggalek, Kusprigianto mengatakan, seluruh anak yang berkebutuhan khusus akan mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. 

     "Jadi, mulai sekarang tidak ada lagi diskriminasi, semua anak-anak Trenggalek berhak untuk mendapatkan pendidikan, baik itu yang normal maupun berkebutuhan khusus," katanya.

     Menurutnya, untuk menyukseskan program ini pihaknya telah menyiapkan 17 sekolah reguler, mulai dari jenjang SD hingga SLTA yang siap menerima siswa berkebutuhan khusus.

     Dijelaskan, ke-17 sekolah tersebut terdiri dari 14 sekolah dasar (SD), satu SMP, satu SMA dan satu SMK. Khusus untuk jenjang SD lokasinya tersebar di beberapa kecamatan, sedangkan SMP, SMA dan SMk masih terspusat di wilayah kota.

     "Untuk sementara pilot project-nya ada 17 sekolah itu, namun kedepan akan terus kami tingkatkan. Khusus untuk SMP kami tempatkan di SMPN 6, sedangkan SLTA di SMA 2 Trenggalek dan SMKN 2 Trenggalek," ujarnya.

     Penerapannya, anak-anak yang berkebutuhan khusus dapat belajar di sekolah reguler, layaknya anak-anak normal lainnya.

     Disinggung mengenai tenaga pendidik yang akan membimbing, Kusprigianto mengklaim telah menyiapkan guru khusus dimasing-masing sekolah.

     "Mereka sudah mendapatkan pembekalan serta pendidikan yang mumpuni terkait anak-anak berkebutuan khusus, sehingga orang tua tidak perlu khawatir," imbuhnya.

      Sementara itu, terkait stigma buruk serta diskriminasi yang selama ini terjadi, orang nomor satu di Dinas Pendidikan Trenggalek ini menjamin tidak akan ada lagi.

      Sebelumnya, pihaknya telah memberikan penyuluhan serta pemahaman ke masing-masing sekolah, baik itu guru maupun muridnya agar tidak membeda-bedakan antara satu dan lainnya.

      "Mereka harus sejajar, makanya masing-masing guru harus memberikan pemahaman juga terhadap anak didiknya agar berperilaku yang sewajarnya terhadap siswa yang berkebutuhjan khusus.

     Namun sayang, kus mengaku dinasnya belum memiliki data lengkap mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di wilayah Trenggalek. Untuk itu pihaknya bakal bekerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan pendataan secara menyeluruh.

     "Nantinya apabila data itu telah lengkap, harapannya seluruh nak di Trenggalek mendapatkan pendidikan yang layakn kami juga berharap, orang tua anak ABK jangan sampai minder, mereka harus optimis dan semangat demi masa depan anaknya," pungkasnya.

Powered by Telkomsel BlackBerry®
POLISI TRENGGALEK TANGKAP RESIDIVIS PENGGELAPAN MOTOR

POLISI TRENGGALEK TANGKAP RESIDIVIS PENGGELAPAN MOTOR

Trenggalek, 9/9 - Jajaran Polres Trenggalek berhasil menangkap seorang residivis, Didik Winarno (21) warga Desa Petung Kecamatan Dongko, yang diduga telah menggelapan sepeda motor Suzuki Satria milik temannya sendiri.

Kasubbag Humas Polres Trenggalek. AKP Siti Munawaroh, Senin mengatakan, pelaku ditangkap di rumahnya sendiri saat yang bersangkutan sedang tidur.

"Penangkapan ini merupakan hasil dari penyelidikan dan pengejaran yang dilakukan oleh anggota reskrim. Semalam anggota kami memerima informasi kalau pelaku pulang ke rumah" katanya.

Informasi tersebut direspon cepat oleh polisi. Setelah memastikan keberadaan Didik, aparat langsung melakukan penyergapan. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sepe motor Suzuki Satria nomor polisi AG 6631 RU.

Kini tersangka Didik Winarno ditahan di Mapolres Trenggalek guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Siti menjelaskan, kasus tersebut bermula, dari laporan Afif Fauzan(19) Rt 01 Rw 01 Dusun Wajak Desa Wajak Kidul Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, ia mengaku sepeda motornya telah dibawa kabur oleh Didik yang tidak lain adalah temannya sendiri.


Powered by Telkomsel BlackBerry®

POLISI PERIKSA LIMA SOPIR PEMBAWA IMIGRAN DI TULUNGAGUNG

Tulungagung, 7/9 - Jajaran Polres Tulungagung , Jawa Timur mengamankan lima sopir truk yang kedapatan membawa ratusan imigran asal Afrika, Timur Tengah dan Asia di wilayah Tulungagung.

Kelima sopir tersebut antara lain, Sugeng 35 th. Saiful 42 th. Tudin 37 th Sutrisno 45 th Hepi 42 th, semuanya adalah warga Desa Rejosari Kecamatan Kalidawir Tulungagung.

Kapolres Tulungagung, AKBP Wisnu Hermawan Februanto mengatakan, selain sopir truk pihaknya juga menahan satu orang anak buah kapal (ABK) yang akan mengangkut para imigran tersebut untuk menyeberang ke Australia.

"Untuk kelima sopir ini adalah warga Tulungagung lagi diperiksa Satreskrim, sampai sekarang ststusnya masih sebagai saksi karena masih kita dalami peran mereka masing-masing. Sedangkan untuk kapal yang kita tangkap masih satu, sebetulnya ada dua kapal, kapal yang besar ada ditengah laut, yang kita tangkap yang kecil," kata Kapolres Tulungagung, Wisnu Hermawan Februanto.

Wisnu menambahkan, para sopir dan ABK tersebut kini masih menjalani pemeriksaan intensif Unit Reskrim Polres Tulungagung.

Sementara itu dari hasil pendataan polisi, sebagaian besar imigran tersebut memiliki dokumen pengungsi dari UNHCR.

Sebelumnya, ratusan imigran asal Timur Tengah, Afrika dan Asia ditangkap polisi di kawasan pantai Brumbun kecamatan Tulungagung. Para pencari suaka itu rencananya akan menyeberang ke Australia.


Powered by Telkomsel BlackBerry®

RATUSAN IMIGRAN DITANGKAP DI TULUNGAGUNG

Tulungagung, 7/9 - Seratus lebih imigran asal Timur Tengah, Afrika dan Asia (Somalia, Nigeria, Srilanka, Myanmar, Irak, Iran) ditangkap jajaran Polres Tulungagung, Jawa Timur saat hendak dikirim ke Australia. Kasubbag Humas  Polres Tulungagung, AKP Dwi Hartaya mengatakan, ratusan imigran tersebut ditangkap dinihari tadi di pantai Brumbun Kecamatan Tanggunggunung. Kini para imigran tersebut kini diamankan di Polres Tulungagung guna pemeriksaan lebih lanjut.

"Tadi pagi sekitar pukul 3.00 WIB, tanggal 7 September, jajaran polsek mengamankan imigran dari Myanmar Irak, Iran dan Somalia, jumlahnya sekitar 128 orang. Ada beberapa orang yang sempat melarikan diri, tapi sudah ditangkap pagi ini sekitar delapan orang," katanya. 

Dwi Hartaya menambahkan, para imigran sebelumnya dikirim dari Jakarta dengan  armada bus, selanjutnya sesampai di Tulunggaung dipindah menggunakan  empat unit truk milik warga lokal dan dibawa ke pantai Brumbun untuk diteruskan ke Australia. Kata dia, polisi masih menunggu pihak imigrasi dan organisasi pengungsi internasional (IOM) guna mengambil langkah lanjutan.

ANGKA GOLPUT PILGUB JATIM DI TRENGGALEK MENCAPAI 45 PERSEN

ANGKA GOLPUT PILGUB JATIM DI TRENGGALEK MENCAPAI 45 PERSEN

Trenggalek, 6/9 - Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput pada Pemilhan Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Trenggalek mencapai 45 persen. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek, Patna Sunu mengatakan, setelah dilakukan penghitungan manual hasil pemilukada diketahui, jumlah partisipasi pemilih hanya sekitar 310 ribuan pemilih dari total daftar pemilih tetap (DPT) 557 ribu jiwa. 

Sedangkan jumlah yang golput mencapai 240 ribuan pemilih. Sunu beralasan, tingginya angka golput tersebut salah satunya dipicu oleh tidak sampainya surat undangan ke masing-masing pemilih.

"Penyebabnya ada beberapa hal, salah satunya pemberitahuan (surat panggilan) yang tidak sampai kepada pemilih, ini menyangkut ketersediaan logistik, dimana KPU Trenggalek dari provinsi. Terutama menyangkut pemberitahuan C6 itu sudah mepet, sehingga tidak jauh hari bisa tersampaikan kepada pemilih," katanya.

Patna Sunu menambahkan, Selain faktor surat undangan, angka golput juga dipicu oleh sikap acuh sebagian pemilih terhadap pemilukada. 

Sementara itu dari penghitungan KPU Trenggalek menyebutkan, ketidakhadiran pemilih didominasi kelompok laki-laki yang mencapai 137 ribu jiwa. 

Untuk meningkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun depan, pihaknya akan memaksimalkan sosialisiasi kepada pemilih pemula.