Wednesday, May 29, 2013

PULUHAN PERANGKAT DESA TRENGGALEK TUNTUT PENCAIRAN TUNJANGAN


     Trenggalek, 29/5 - Puluhan perangkat desa di Trenggalek, Jawa Timur yang tergabung dalam Gerbang Pamong Desa mendatangi kantor DPRD setempat guna menuntut kejelasan pencairan tunjangan penghasilan tetap (TPT) yang tersendat.

     Ketua Gerbang Pamong Desa, Nurwanto, Rabu mengatakan, selama tahun 2013 para perangkat desa baru menerima pencairan TPT untuk tiga bulan, itupun hanya hanya untuk 123 desa, Sedangkan perangkat di 29 desa hingga kini belum ada kejelasan.

     "TPT ini adalah harapan satu-satunya bagi kami untuk bisa dibawa pulang kerumah. Lantas kenapa justru tersendat-sendat tanpa kejelasan, padahal pada masa bupati sebelumnya pencairannya selalu lancar," katanya.

     Pihaknya juga mempertanyakan tentang alokasi mekanisme pencairan tunjangan tersebut, mengingat sampai saat ini tidak pernah mendapatkan penjelasan frekuensi penerimaan tunjangan dalam satu tahun.

     "TPT ini tidak jelas apakah satu satun sekali, enam bulan sekali, tiga bulan sekali atau sebulan sekali. Tapi kami meminta tunjuangan ini dicairkan satu bulan sekali," ujarnya.

     Nurwanto merasa, kondisi tersebut sangat kontras dengan tugas serta tanggung jawab yang harus dijalankan perangkat desa, yang merupakan ujung tombak pelaksana roda pemerintan.

     "Kami-kami inilah garda terdepan pemerintah yang bersentuhaan langsung dengan masyarakat. Kami juga yang mengawal program-program pemerintah, mulai dari Jamkesmas, PNPM maupun yang lainnya. Tapi kenapa justru terabaikan," keluhnya.

     Selain molornya pencairan anggaran TPT, para aparatur pemerintah desa ini juga mengeluhkan besaran tunjangan yang diterima mamsih jauh dibawah dari upah minimum kabupaten (UMK).

     "Untuk perangkat desa teknis nominal TPT-nya Rp650 ribu, kemudian untuk kaur (kepala urusan) besarannya Rp700 ribu, sekretaris desa Rp750 dan kepala desa Rp800 ribu. Padahal UMK di Trenggalek saat ini sudah mencapai Rp 903.900," imbuhnya.

     Disisi lain para pamong desa juga menuntut adanya asuransi kesehatan bagi perangkat desa beserta keluarganya, mengingat tidak semua aparatur desa memiliki ekonomi yang cukup.

     "sebagai contoh, saya sendiri ini, dulu pernah suatu ketika mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang. Kala itu kami benar-benar sulit untuk membiayai pengobatan dan harus utang sana-sini, sakit hati ini rasanya kalau mengingat itu," kata salah satu perangkat desa lain, Imam Syafi'i.

     Pihaknya berharap, Pemkab Trenggalek memberikan jaminan kepada masing-masing perangkat desa beserta keluarganya, sehingga bisa tenag dalam menjalankan tugas pemerintahan.

     Sementara itu, menanggapi keluhan perangkat desa tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Trenggalek, Ardin Nadeak menjelaskan, tunjangan penghasilan tetap aparatur desa tersebut seharusnya dicairkan setiap bulan.

     "Sesuai peraturan daerah dan peraturan bupati memang seharusnya TPT itu setiap bulan diberikan kepada masing-masing perangkat. Namun untuk tahun ini memang ada beberapa kendala, salah satunya pilkades serentak di 127 desa sehingga memaksa kami untuk konsentrasi ke situ dulu," katanya.

     Selain itu, tersendatnya pencairan TPT tersebut juga diakibatkan oleh kelengkapan persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh masing-masing penerima.

     "Syarat pencairan TPT itu hanya ada dua, yaitu SK pengangkatan dan SPJLS, namun faktanya kami baru menerima persyaratan itu pertama kali pada tanggal 5 April yakni Desa Dawuhan dan terakhir tanggal 16 Mei, dengan kenyataan ini bagamana mungkin bisa menuntut pencairan sejak Januari," ujarnya.

     Sedangkan terkait jaminan kesehatan perangkat desa, Dinas Kesehatan Trenggalek memastikan tahun 2014 mendatang seluruh perangkat desa akan dimasukkan dalam asuaransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

Sunday, May 26, 2013

RATUSAN PELAJAR TRENGGALEK NEKAT KONVOI

     Trenggalek, 27/5 - Ratusan Pelajar di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur nekat menggelar konvoi kelulusan di jalan raya, meski ada larangan dari kepolisian dan dinas pendidikan setempat.

     Dari pantauan LT di Trenggalek, para pelajar tersebut mengelilingi beberapa ruas jalan protokol dengan pengawalan ketat polisi dan dinas pendidikan.

     "Makanya kami kami terjunkan anggota untuk mengawal dan menertibkan meraka agar tidak mengganggu ketertiban di jalan raya," kata Kasubbag Humas Polres Trenggalek, AKP Siti Munawaroh, Senin.

     Penertiban itu dilakukan dengan cara menggiring peserta konvoi kelulusan keluar dari jalan-jalan protokol dan dialihkan ke jalan kampung.

     Sejumlah pelajar sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan anggota polisi karena nekat menerobos pengawalan petugas dan berusaha melintasi jalur protokol. Namun akhirnya para siswa yang baru saja dinyatakan lulus itu dapat dikendalikan.

     "Demi ketertiban bersama, Seluruh peserta konvoi kami keluarkan dari kecamatan kota (Trenggalek), dan kami arahkan ke wilayah Pogalan serta daerah pinggiran," ujarnya.

     Siti menambahkan, Polres Trenggalek telah menyiagakan 82 anggotanya untuk mengawal kegiatan arak-arakan di jalan raya tersebut. Anggota polisi yang terdiri dari beberapa kesatuan itu disebar dibeberapa wilayah yang kerap dilintasi konvoi pelajar.

     Sementara itu, salah satu pelajar yang ikut konvoi, Yusuf mengatakan, ia bersama teman-temannya hanya ingin merayakan kelulusan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan  selama tiga tahun.

     "Kami baru konvoi hari ini, karena pada saat pengumuman yang lalu hari Jumat, sehingga tidak efektif, apalagi pakaiannya pramuka," ujarnya.

     Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Polres Trenggalek, telah mengeluarkan imbauan kepada masing-masing kepala sekolah agar melarang siswanya menggelar aksi arak-arakan di jalan raya guna merayakan kelulusan.

     Sekretaris Disdikbud Trenggalek, Ahmadi mengatakan, imbauan itu telah dikeluarkan jauh-jauh hari sebelum pengumuman kelulusan, Jumat (24/4) lalu.

     "Kami minta masing-masing kepala sekolah untuk bertanggungjawab dalam mengendalikan anak didiknya, jangan sampai konvoi maupun corat-coret baju," katanya.

     Bahkan ia mengaku telah menginstruksikan pihak sekolah agar memasang "banner" berukuran besar yang berisi larangan konvoi tersebut.

     Dari data dinas pendidikan dan Kebudayaan angka kelulusan tingkat SMA/SMK/MA di wilayahnya tahun ini mencapai 99,9 persen. Dari total 6.083 peserta ujian  nasional tingkat SMA, hanya ada satu yang tidak lulus, yakni siswa SMA Muhamadiyah 2 Watulimo.


Tuesday, May 21, 2013

DIKBUD: TPP SEGERA CAIR


Trenggalek, 21/5 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Trenggalek memastikan dana tunjangan profesi pendidik (TPP) untuk tribulan pertama tahun 2013 segera dicairkan.

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Trenggalek, Surjono mengatakan, pencairan tunjangan untuk guru bersertifikasi tersebut saat ini tinggal menungu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAD).

"Sebetulnya dana dari pusat itu sudah ditransfer ke rekening pemda, nanti apabila SP2D sudah terbiut dan ditandatangani maka bisa dicairkan," katanya.

Menurutnya pencariran tersebut diperkirakan akan dilakukan dalam waktu minggu ini, atau paling lambat awal bulan Mei mendatang.

Namun apabila SP2D terbit lebih awal maka pencariran dana tunjangan profesi pendidik tersebut juga akan cair lebih awal.

"Dari tahun ketahun itu selalu mengalami keterlambatan, tapi biasanya bulan April itu sudah cair, hanya saja tribulan pertama ini keterlambatannya agak lama karena ada kendala dipusat dan maupun daerah," ujarnya.

Kendala dipusat berupa penerbuitan surat keputusan (SK) baru, sedangkan ditingkat kabupaten terjadi akibat pengurusan dokumen serta pelaporan hasil verifikasi.

surjono menambahkan, untuk tahun anggaran 2013 Pemkab Trenggalek menerima alokasi dana TPP sebesar Rp191,961 miliar. Sedangkan khusus tribulan pertama tahun ini dana TPP yang siap dicairkan sebanyak Rp31,333 miliar.

"Alokasi itu di bagi ke 4.011 guru yang telah bersertifikasi," jelas Surjono.

Pencairan dilakukan melalui dua cara yakni untuk penerima TPP yang berstatus PNS melalui kas daerah yang kemudian ditransfer ke rekening masing-masing guru. Sedangkan untuk non-PNS, dana tunjangannya langsung ditransfer ke rekening penerima.

300 KARYAWAN BUKIT JAAS PERMAI DI PHK MASSAL


Trenggalek, 21/5 - Seluruh karyawan pusat rekreasi dan perbelanjaan "Bukit Jaas Permai" Trenggalek  yang mencapai 300 orang di PHK (pemutusan hubungan kerja) secara masal.

Mantan Kepala Personalia Bukit Jaas Permai, Sugeng Purnomo mengatakan, pemecatan itu dilakukan oleh pimpinan perusahaan langsung, Senin malam. Seluruh karyawan dikumpulkan dan diberikan pesangon .  Kata dia PHK tersebut merupakan dampak dari ulah salah satu LSM di Trenggalek yang membesar-besarkan kasus PHK lima karyawan lainnya.

"Yang jelas kemarin sudah memberhentikan seluruh karyawan dan tadi mala semua sudah digaji. Tuntutannya ya ingin kerja lagi, tapi bagaimana solusinya," kata Sugeng, mantan kepala Personalia Bukit Jaas Permai.

Akibat PHK masal itu, ratusan karyawan bukit jaas permai Trenggalek beramai-ramai mendatangi kantor LSM yang dituding sebagai pemicu masalah. Negosiasi yang difasilitasi oleh Kapolres Trenggalek tersebut berlangsung secara tertutup antara perwakilan karyawan, Polisi dan pihak LSM.

Kasus PHK massal tersebut bermula dari PHK yang dilakukan perusahaan  terhadap lima karyawan perempuan, karena dinilai tidak mematuhi aturan perusahaan. Kelima korban PHK tersebut akhirnya mengadu ke DPRD Trenggalek dengan didampingi  salah satu LSM.  Merasa kasusnya dibesar-besarkan akhirnya pimpinan perusahaan mengambil kebijakan dengan memecat seluruh karyawannya.

KEJARI TRENGGALEK EKSEKUSI LIMA TERPIDANA KORUPSI


Trenggalek, 21/5 - Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur mengeksekusi lima PNS di lingkup Pemkab Trenggalek yang terlibat kasus korupsi teknologi informasi (IT) senilai Rp1.308 miliar.

Kasi Intel  Kejaksaan Negeri Trenggalek, Indi Premadasa mengatakan, kelima tereksekusi masing-masing Aleg Hendry Sudiro, Suyanto, Danduk Yanu Setiyawan, Imam Maksum dan Sutrisno. Seluruhnya adalah bekas panitia pemeriksa barang proyek IT tahun 2007.

"Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 738 K/PID.SUS/2011 yang mengabulkan kasasi jaksa dan menolak kasasi terdakwa, dengan putusan masing-masing satu tahun penjara. Ini sudah memiliki kekutan hukum tetap," katanya.

Menurutnya Keputusan Mahkamah Agung telah dijatuhkan sejak 24 September 2011, namun salinan putusan baru diterima Kejaksaan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Maret 2013, sehingga eksekusi baru bisa dilaksanakan hari ini.

Indi menjelaskan, kelima PNS tersebut datang ke kejaksaan secara bersama-sama. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB digiring menuju Rumah Tahanan (Rutan) Trenggalek guna menjalani pemidanaan.

"Mereka sangat koorperatif, karena dari setelah kami panggil, mereka langsung datang ke kejaksaan sesuai jadwal yang kami tetapkan," ujarnya.

Selain divonis satu tahun penjara, mantan pemeriksa barang itu juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp100 juta, subsidair dua bulan penjara.

Sesuai data Kejari Trenggalek,  tiga dari lima terdakwa tersebut masih berstatus PNS aktif, sedangkan dua sisanya telah masuk masa pensiun.

"Putusan majelis hakim Mahkamah Agung terhadap empat terdakwa, sama dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tmur dan Pengadilan Negeri Trenggalek, hanya saja tidak diwajibkan membayar uang pengganti," jelasnya.

Sedangkan untuk terdakwa Danduk Yanu Setyawan, putusan MA lebih berat dibanding pengadilan sebelumnya yang memvonis bebas.

Kasus korupsi teknlogi informasi ini bermula dari pengadaan perangkat IT di bagian Pengolahan Data dan Elektonik (PDE) Setda Trenggalek tahun 2007 senilai RP1.308 miliar. CV. Master Dimensi Teknologi yang ditunjuk sebagai pemenang tender diberikan waktu selama 100 hari untuk mengerjakan.

Kemudian pada 17 Desember 2007 muncul berita acara serah terima barang nomor 394/246/B/406.031/2007, sudah ditandatangani oleh pihak rekanan sebagai pemenang lelang dan pihak panitia pemeriksa barang.

Kelima pemeriksa barang dinilai diikut terlibat dalam kasus korupsi itu karena hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena meskipun pengerjaan proyek belum selesai,  namun berita acara pemeriksaan barang atau serah terima barang tersebut menyatakan telah selesai 100 persen.

Bagian Pengolahan Data Elektronik (PDE) memproses pembayaran kontrak kepada rekanan dimana hasil akhir proses tersebut pembayaran nilai kontrak 100 persen masuk ke rekening rekanan sebesar Rp 1, 308 miliar. Kasus ini menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 314 juta.

Friday, May 17, 2013

AKBAR ABAS RESMI DIPINDAH KE RUTAN TRENGGALEK


Trenggalek, 17/5 - Terdakwa kasus dugaan korupsi pemotongan uang saku perjalanan dinas DPRD Trenggalek, Sanimin Akbar Abas resmi dipindah dari Rutan Medaeng Sidoarjo ke Rutan Trenggalek.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Trenggalek, Ridwan S Angsar mengatakan, pemindahan lokasi penahanan itu dilakukan Jumat sekitar pukul 1.30 WIB.

"Jadi kemarin malam itu kuasa hukum Akbar Abas menyerahkan surat penetapan dari majelis hakim pada saat persidangan, kemudian setelah menjalani sidang sekitar pukul 20.00 WIB kami langsung menuju Rutan Medaeng untuk mengurus itu," katanya.

Proses pengurusan surat-surat di Rutan Medaeng tersebut bersalngsung sampai dengan pukul 21.30 WIB dan selanjutnya tim kejaksaan membawa Akbar Abas menuju Rutan Trenggalek.

Ridwan menambahkan, meskipun lokasi penahanannya dipindah, statusnya tetap menjadi terdakwa dan wajib mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Sementara itu, Hukas Rutan Trenggalek, Adi Santoso membenarkan pemindahan Ketua DPRD tersebut. Saat ini yang bersangkutan dimasukkan dalam sel isolasi selama tujuh hari. "Sesuai standarnya seperti itu, agar bisa beradaptasi dulu," katanya.

Sementara itu, terkait persidangan ketua D{C PDI Perjuangan tersebut, Ridwan S Angsar menjelaskan, jaksa penuntuty umum menghadirkan empat orang saksi masing-masing, dua orang anggota dewan dari fraksi Demokrat, Mugianto dan Sugino Poejosemito, anggota dewan dari PKPI, Puguh Purnomo dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Setwan Trenggalek, Kurnia Ayu.

"Para anggota dewan ini pada intinya tidan mengetahui adanya pemotongan dan tahu-tahu uang mereka sudah berkurang, kemudian mereka juga sudah pernah mengajukan komplain. Selain itu anggota dewan juga mengaku tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban pemotongan tersebut," ujar Ridwan.

Sedangkan saksi Kurnia Ayu menurut Ridwan adalah orang yang bertugas melakukan pemotongan uang saku kunjungan kerja anggota dewan sebesar tiga persen. Selain itu Kurnia juga bertugas membuat dokumennya.

Lanjuutnya, dalam persidangan tersebut Kurnia Ayu juga mengaku pada bulan September 2012 diperintahkan oleh atasannya untuk membuat surat pernyataan yang kemudian dibagikan keseluruh anggota DPRD untuk ditandatangani.

"Pada saat itulah Sugino dan Puguh tidak tanda tangan, sedangkan Mugianto (Obeng) membubuhkan tanda tangan, dengan asumsi untuk kepentingan dia dan pada saat rapat itu ketua dewan menyatakan apabila semuanya mau tanda tangan maka masalah akan selesai," tandas Ridwan.      

RATUSAN GURU PESERTA UJI KOMPETENSI DI TRENGGALEK LULUSAN SMA


   
Trenggalek, 16/5 - Sedikitnya 190 guru di Trenggalek, Jawa Timur yang menjadi peserta uji kompetensi awal (UKA) tahun 2013 masih berijasah sekolah menangah atas (SMA).

     Kepala Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Trenggalek, Surjono mengatakan, ratusan guru yang berijasah SMA tersebut mayoritas adalah pengajar di tingkat taman kanak-kanak (TK).

     "Yang paling banyak memang mengajar di TK, tapi ada juga yang di SD dan SMP. Kemudian selain guru yang masih lulusan SMA, ada juga empat guru yang lulusan SMP," katanya.

     Menurutnya, sesuai dengan ketentuan, peserta yang belum memiliki ijasah sarjana masih diperkenankan untuk mengikuti uji kompetensi maupun Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

     "Namun mereka harus menyelesaikan jenjang sarjananya sampai dengan tahun 2015, sedangkan untuk guru yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun dan saat ini usianya lebih dari 50 tahun akan ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat," ujarnya.

     Mengingat, guru yang telah berusia diatas 50 tahun tersebut akan mengalami kesulitan apabila tetap diwajibkan menempuh pendidikan sarjana.

     Lebih lanjut Surjono menjelaskan uji kompetensi awal rencananya akan digelar mulai 27 Mei sampai 8 Juni dengan total peserta se-Kabupaten Trenggalek mencapai 1.465 orang.

     "Rinciannya, yang berijasah S2 ada 22 peserta, kemudian S1 1029, D4 18, D3 17, D2 177,selanjutnya untuk lulusan D1 empat, SMA 190 dan SMP empat guru," imbuhnya.

     Ribuan peserta tersebut akan disebar di sembilan lokasi ujian, yakni  SMP I Trenggalek, SMP I Durenan, SMP I Karangan, SMA I Trenggalek, SMA II Trenggalek, SMA I Durenan, SMA I Karangan, SMK I Pogalan dan SMK Islam Durenan.

     Penempatan lokasi UKA tersebut sengaja dipilah-pilah sesuai tempat tinggal masing-masing peserta, hal itu dilakukan untuk memperlancar jalannya ujian.

     "Misalkan kalau yang rumahnya di Watulimo, maka ujiannya di Durenan, demikian juga kalau rumahnya di Panggul tempat ujiannya di wilayah Karangan. Tujuan kami hanya satu agar para guru ini lebih mudah untuk menjangkau," ujarnya.

     Surjono menambahkan, materi uji kompetensi calon guru bersertifikasi tersebut akan disesuaikan dengan mata pelajaran yang dipegang masing-masing guru.

     Kisi-kisi mengenai materi yang bakal diujikan telah dirilis oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) melalui website resminya, www.sergur.kemdiknas.go.id.

     Masih menurut Surjono, para peserta yang nantinya dinyatakan lulus dalam uji kompetensi awal tidak serta merta berstatus  guru bersertifikasi, mengingat masih ada ujian lanjutan.

     "Setelah lulus UKA, para guru ini akan mengikuti PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), untuk wilayah Trenggalek PLPG akan dilaksanakan di Universitas Negeri Malang (UM). Setelah itu lulus baru menjadi guru bersertifikasi," paparnya.

Tuesday, May 14, 2013

AKBAR ABAS DIPINDAH KE RUTAN TRENGGALEK



     Trenggalek, 14/5 - Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur segera memindahkan lokasi penahanan terdakwa korupsi pemotongan uang saku kunjungan kerja DPRD setempat, Sanimin Akbar Abas dari Rutan Medaeng sidoarjo ke Rutan Trenggalek.

     Kepala Seksi Intel kejari Trenggalek, Indi Premadasa, Selasa mengatakan, pemindahan lokasi penahanan tersebut sesuai dengan perintah dari majelis hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi Surabaya) yang mengabulkan permohonan kuasa hukum terdakwa.

     "Saat ini kami masih menunggu surat penetapan dari pengadilan tipikor, tanpa surat itu kami tidak bisa memindahkan, karena saat ini wewenang penahanan ada pada pengadilan, kejaksaan hanya tinggal melaksanakan saja," katanya.

     Setelah mendapatkan surat penetapan, ia bersama jaksa penuntut umum (JPU) yang menangaani kaksus ketua DPRD tersebut akan segera menuju Rutan Medaeng guna melakukan penjemputan.

     Sementara itu disinggung mengenai alasan pemindahan lokasi penahanan tersebut, Indi mengaku tidak mengetahui secara pasti, mengingat materi permohonan pemindahan penahanan disampaikan langsung oleh penasihat hukum kepada majelis hakim.

     "Yang mengetahui adalah majelis hakim dan tim pengacaranya Akbar Abas. Yang jelas dalam persidangan kemarin (Senin, 13/5) hakim menyampaikan mengabulkan permohonan itu dan kami diperintahkan untuk melaksanakannya," ujarnya.

     Lanjut Indi, meskipun terdakwa merupakan ketua DPRD Trenggalek, pihak kejaksaan dan rumah tahanan tidak akan memberikan fasilitas maupun perlakuan khusus.

     "Nanti setelah dipindahkan di sini (Rutan Trenggalek), perlakuannya sama dengan tahanan yang lainnya, karena setiap warga negara itu sama dimuka hukum," jelasnya.

     Disinggung mengenai dampak pemindahan lokasi penahanan tersebut, pihaknya mengaku akan lebih repot karena setiap kali sidang harus melakukan antar jemput terdakwa dari Trenggalek ke Surabaya.

     "Kalau sebelumnya cukup dekat antara pengadilan tipikor dan Medaeng. Tapi apapun resikonya kami harus siap, karena sudah kewajiban kami," imbuhnya.

     Sementara itu mengenai proses persidangan, Indi menjelaskan, saat ini telah masuk dalam materi pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan kejaksaan.

     "Sebelumnya sudah diperiksa para pimpinan dewan, kemudian ada juga anggota dewan dan kemarin gilirannya pegawai sekretariat dewan yang diperiksa," katan Indi Premadasa.

     Unsur sekretariat DPRD tersebut terdiri dari enam orang, masing-masing, sekretaris dewan, Abu Mansur, mantan sekretaris dewan, Mahfud Efendi, serta empat staf DPRD Trenggalek.

     Sebelumnya, Ketua DPRD Trenggalek, Sanimin Akbar Abas dijebloskan ke tahanan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemotongan uang saku perjalanan dinas 44 anggota dewan sebesar tiga persen. Kini terdakwa dijerat pasal 12e dan f Undang-undang tipikor.
       

BASARNAS GELAR DIKLAT SAR GABUNGAN DI TRENGGALEK



     Trenggalek, 14/5 - Badan SAR Nasional (Basarnas) menggelar pendidikan dan pelatihan (diklat) gabungan dengan sejumlah potensi SAR Jawa Timur di Trenggalek.

     Direktur Pembinaan dan Pemasyarakatan Basarnas, Marsekal Pertama Hadi Cahyanto, Selasa mengatakan, diklat gabungan tersebut diikuti oleh beberapa organisasi, antara lain TNI, Polri, Pramuka, Mahasiswa, Pelajar serta beberapa organisasi lainnya.

     "Diklat ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan, kebetulan saat ini kami gelar di Trenggalek, karena lokasi ini adalah salah satu daerah rawan bencana. Kali ini akan kami lakukan selama empat hari sampai dengan taanggal 17 Mei mendatang" katanya.

     Menurutnya pelatihan yang di kendalikan langsung oleh Basarnas Kelas A Surabaya itu dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang penanganan kedaruratan antar sesama penyelamat, sehingga dalam operasi SAR tidak terjadi gangguan maupun kesalahanpahaman.

     Hadi menambahkan, ada tiga materi utama yang dilaksanakan dalam diklat bersama di Trenggalek, yakni penyelamatan darat, laut dan udara.

     "Tadi sudah kita saksikan bersama, penyelamatan dari udara dengan menggunakan pesawat helikopter, sedangkan khusus di Trenggalek ini kami lebih mengintensifkan 'jungle rescue' karena sesuai dengan potensi serta medan yang ada," ujarnya.

     Lebih lanjut jenderal berbintang satu ini menjelaskan, pihaknya sengaja memberikan diklat khusus kepada organisasi SAR guna membantu kinerja Basarnas, mengingat jumlah anggotanya tidak sebanding dengan luas wilayah yang ditangani.

     "Basarnas itu hanya memiliki anggota sekitar 3012 orang yang tersebar di 33 kantor SAR, jumlah tersebut harus menanngai seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Maka dari itu potensi-potensi SAR inilah yang kita perlukan untuk membantu dalam pelaksanaan operasi SAR," katanya.

     Pihaknya berharap, seluruh materi serta pelatihan yang diberikan dapat diserap secara maksimal dan memberikan kemampuan baru bagi anggota organisasi SAR di wilayah Jawa Timur, sehingga apabila terjadi operasi kedaruratan bisa saling bahu membahu.

Wednesday, May 8, 2013

EMPAT PARPOL TRENGGALEK BELUM PENUHI 30 PERSEN BACALEG PEREMPUAN


     Trenggalek, 8/5 - Empat partai politik di Trenggalek, Jawa Timur belum memenuhi kuota 30 persen bakal calon legislatif (bacaleg) perempuan untuk pemilihan umum 2014.

     Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek, Suripto, Rabu, mengatakan, sesuai dengan hasil verifikasi berkas bakal calon legislatif, keempat parpol yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan adalah Partai Hanura daerah pemilihan (dapil) III, PKB dapil III, PKPI dapil II dan III serta PDI Perjuangan dapil III.

     "Khusus untuk PDI Perjuangan ini, kalau dilihat secara keseluruhan sebetulnya sudah memenuhi persyaratan 30 persen perempuan, hanya saja kompisisi disetiap dapil itu yang tidak tepat dan terjadi kekurangan pada dapil III," katanya.

     Menurutnya, PDI perjuangan bisa melakukan perbaikan dengan cara menggeser bakal caleg perempuan dari dapil yang mengalami kelebihan atau mencari yang baru.

     Ke-empat parpol tersebut diwajibkan untuk segera melengkapi kekurangan tersebut mulai tanggal 9 hingga 22 Mei 2013 atau sebelum masa verifikasi berkas perbaikan.

     Suripto menambahkan, apabila hingga batas akhir masa perbaikan, partai politik yang bersangkutan tidak menyerahkan kekurangan, maka akan memiliki dampak terhadap pencalonan bakal caleg yang lain.

     "Jadi konsekuensi yang akan ditanggung oleh partai tersebut adalah, seluruh daftar caleg di dapil yang mengalami kekurangan perempuan tersebut akan di coret," imbuhnya.

KPU : SELURUH BERKAS BAKAL CALEG TIDAK ADA YANG LENGKAP


   
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek, Jawa Timur menyatakan seluruh berkas bakal calon legislatif 12 parpol di Trenggalek tidak satupun yang dinyatakan lengkap.

     "Kalau dilihat dari kekurangan dimasing-masing parpol itu beraneka ragam, antara satu partai dan parti alin tidak sama. Tapi yang jelas ada yang kekurangannya itu sedikit dan ada juga yang banyak," Ketua Pokja Pendaftaran Caleg, KPU Trenggalek, Suripto, Rabu.
   
     Terkait hal tersebut KPU Trenggalek telah mengembalikan seluruh berkas pencalonan ke masing-masing partai paolitik untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.

     "Selasa (7/5) kemarin kami sudah menyerahkan berkas-berkasnya dan mulai besok KPU membuka penyerahan berkas perbaikan hingga tanggal 22 Mei," paparnya.

     Kekurangan berkas tersebut salah satunya adalah surat pengunduran atau pernyataan pengunduran diri dari anggota DPRD aktif yang mencalonkan melalui partai lain, kepala desa aktif serta Pegawai negeri sipil aktif.

     Kata Ripto, sampai saat ini tidak ada satupun anggota DPRD Trenggalek yang menyerahkan surat pengunduran diri meski mendaftar dari partai berbeda.

     "Nama-nama anggota dewan aktif yang pindah partai antara lain, Puguh Purnomo, Husni Tahir Hamid, Imam Musirin, Nur Efendi, Suyono dan Suparmono," katanya.

     Sesuai tahapan, KPU Trenggalek akan melakukan verifikasi berkas perbaikan mulai 23 hingga 29 Mei, selanjutnya dilakukan penyusunan daftar caleg sementara (DCS) tanggal 30 Mei hingga 12 Juni.

     "DCS akan kami umumkan mulai 13 sampai 17 Juni dan masyarakat bisa memberikan tanggapan mulai 14-27 Juni, apabila ada bakal caleg yang terindikasi menyalahi aturan, misalkan menggunakan ijasah palsu atau yang lainnya. Kami akan menindaklanjutinya," pungkasnya.  
   

Tuesday, May 7, 2013

DISPENDUKCAPIL TRENGGALEK AKUI NIK DP4 PILGUB SALAH


     Trenggalek, 7/5 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakui adanya kesalahan dalam pencantuman pencantuman Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) untuk pemilihan gubernur 2013.

     Kepala Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek, Bambang Agus Setyaji, Selasa mengatakan, kesalahan tersebut terjadi karena pada saat pengolahan data nomor induk tidak dirubah dalam format yang semestinya, sehingga saat dibuka menggunakan "software Exel" menjadi salah.

     "Masalahnya, nomor itu format awalnya adalah teks, pada saat penimdahan ke kolom 'exel' tidak dirubah, akibatnya angka NIK terakhir yang tercantum itu menjadi nol semuanya," katanya.

     Lanjut dia, terkait permasalahan tersebut pihaknya telah mendapatkan surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek untuk memperbaiki seluruh kesalahan tersebut.

     "Surat dari KPU kami terima tanggal 3 Mei, kemudian tanggal 6 Mei atau Senin kemarin sudah kami kirimkan perbaikannya, selain ke KPU Trenggalek, kami juga mengirimkan perbaikan tersebut ke Dinas Kependudukan Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

     Sementara itu terkait statemen wakil ketua KPU Jawa Timur yang menyebutkan kesalahan NIK Trenggalek jumlahnya hampir mencapai satu juta, dibantah oleh Bambang Agus, karena jumlah DP4 di wilayahnya sebanyak 502.147.

     "Kami tegaskan jumlah itu kalau hanya untuk Kabupaten Trenggalek saja tidak benar, sesuai dengan data kami jumlah penduduk di sini hanya sekitar 635 ribu, sedangkan yang masuk DP4 502 ribu sekian tadi," imbuhnya.

     Bambang mengaku siap membantu KPU untuk memperlancar jalannya pemilihan gubernur maupun legislatif, dispendukcapik akan segera menindaklanjuti apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berhubungan dengan data keoendudukan.

     Sebelumnya, Wakil Ketua KPU Jatim, Agus Mahfud Fauzi merilis, hampir satu juta NIK penduduk Trenggalek yang masuk dalam DP4 pemilihan gubernur 2013 salah.

     Kesalahan tersebut diketahui setelah KPU melakukan pemeriksaan DP4 yang dikirimkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Trenggalek.

Monday, May 6, 2013

DINAS PENDIDIKAN TRENGGALEK "SCAN" LJK UN SD/MI



      Trenggalek, 6/5 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur langsung melakukan pemindaian terhadap ribuan lembar jawaban komputer (LJK) ujian nasional tingkat SD/MI.

      "Setelah selesai dikerjakan oleh masing-masing peserta UN, LJK tersebut dikumpulkan dan dikirim ke posko UN tingkat kabupaten yakni di kantor PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia)," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dindik Kabupaten Trenggalek, Munib.

      Ia menjelaskan, pemindaian tersebut dilakukan setiap hari selama pelaksanaan ujian nasional oleh tim khusus yang dibentuk dinas pendidikan.

      Lanjut dia, setiap lembar jawaban tersebut "di-scan" menggunakan komputer dan hasilnya dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk dikoreksi sesuai kunci jawaban.

      "Kami yang ada ditingkat kabupaten ini tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi, karena kunci jawaban dipegang oleh dinas pendidikan provinsi. Kewajiban kami adalah menyalin LJK itu dalam bentuk digital," ujarnya.

      Dari pantauan di kantor PGRI Trenggalek, di Jalan KH Ahmad Dahlan 26, aktifitas pemindaian ribuan LJK ujian nasional tingkat SD dan MI tersebut mulai dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB bersamaan dengan pengembalian lembar jawaban dari masing-masing subrayon (kecamatan).

      Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto mengatakan, hari pertama pelaksanaan ujian nasional SD di Trenggalek berlangsung lancar dan tanpa kendala yang berarti.

      "Sampai saat ini tidak ada laporan tentang gangguan maupun kekurangan soal, semuanya berjalan sesuai dengan rencana, termasuk yang di SDLB (sekolah dasar luar biasa) juga berjalan dengan baik," katanya.

      Kata dia, dinas pendidikan akan melakukan pengawasan pelaksanaan ujian nasional sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) yang telah ditetapkan kementerian pendidikan dan kabudayaan.

      "Seperti yang ada di sini (SDLB Kemala Bhayangkari Trenggalek) pengawasannya juga sama, empat siswa kelompok tuna rungu diawasi oleh dua pengawas ruang, kemudian satu peserta dari kelompok tuna daksa juga diawasi oleh dua orang," ujar Kusprigianto.

      Sesuai data di Dindik Trenggalek, jumlah peserta Ujian nasional tingkat SD/MI tahun ini mencapai 10.968 siswa yang terdiri dari 9.265 siswa SD dan 1703 siwa MI. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti sebanyak 546, dengan rincian, 438 SD dan 108 MI.

BUPATI TRENGGALEK TUNJUK ALI MUSTOFA JALANKAN TUGAS SEKDA


     Trenggalek, 6/5 - Bupati Trenggalek, Jawa Timur, Mulyadi Wr menunjuk Kepala Badan Kepegawaian (BKD) setempat sebagai pelaksana Sekretaris Daerah (Setda) menggantikan Sukiman.

     Kepala bagian Humas dan Protokol Setda Trenggalek, Yuli Priyanto, Senin mengatakan, mulai tanggal 1 Mei lalu Kepala BKD Trenggalek, Ali Mustofa menjalankan tugas harian sekretaris daerah.

     "Karena pak Sukiman Mencalonkan diri sebagai Bupati Madiun, sedangkan gubernur belum menunjuk pelaksana tugas maupun pengganti resminya. Sehingga agar tidak terjadi kekosongan pimpinan, Pak Ali ditunjuk untuk menjalankan fungsi sekda, tapi ini bukan plt," katanya.

     Menurutnya, tugas yang dibebankan kepada Ali Mustofa tersebut hanya berlaku sampai dengan keluarnya surat keputusan gubernur untuk pengganti resmi Sekda Trenggalek.

     Yuli menambahkan, meskipun ditunjuk sebagai pengganti sementara tugas sekda, kewenangan yang dimilki Ali Mustofa sangat terbatas. Pihaknya memprediksi SK pengganti Sekda Trenggalek akan turun dalam waktu sepekan mendatang.

     "Ini sifatnya hanya untuk mengisi kekosongan, karena apabila dibiarkan maka akan menganggu roda pemerintahan, mengingat tugas yang harus dijalankan sekda cukup banyak dan vital," ujarnya.

     Beberapa tugas penting yang harus lakukan sekretaris daerah adalah membantu bupati dalam perumusan progran pembangunan serta koordinator satuan kerja perangkat daerah (SKPD).  

     Kata dia, untuk pengganti Setda Trenggalek, Bupati Mulyadi telah mengusulkan beberapa nama ke Gubernur Jawa Timur. Namun demikian Yuli enggan menyebutkan siapa nama-nama yang diusulkan tersebut.

     "Kalau siapa yang diusulkan, kami tidak tahu, karena itu merupakan kewenangan dari bupati secara langsung, tapi yang jelas posisi setda itu tidak sampai terjadi kekosongan," imbuhnya.

     Sebelumnya Sekda Trenggalek, Sukiman mengajukan pensiun karena maju sebagai bakal Calon Bupati Madiun masa periode 2013-2018 melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

     Pencalonan pria yang juga mantan Sekda Kabupaten Madiun tersebut sempat terganjal karena legalisasi ijasah bakal calon wakil bupati yang mendampinginya, Sugito. Kini Sukiman maju sebagai pasangan cabup-cawabup bersama Suprapto.    

PROYEK JLS DI TRENGGALEK TERKENDALA PEMBEBASAN LAHAN PERHUTANI



Trenggalek, 6/5 - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur kesulutan mencari lahan pengganti untuk tanah lahan perhutani yang terkena proyek Jalur Lintas Selatan (JLS).

     Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Trenggalek, Totok Rudianto mengatakan, hingga kini lahan milik perhutani yang belum terbebaskan mencapai 111,744 hektare, yang tersebar di Kecamatan Watulimo, Munjungan dan kecamatan panggul.

     "Kendalanya itu karena keterbatasan anggaran dan sulitnya mencari lahan pengganti, sehingga sekarang ini kami baru bisa mencarikan lahan pengganti seluas 10 hektare di wilayah Bondowoso dan Situbondo," katanya.

     Pihaknya mengaku tidak mungkin untuk mencari lahan untuk tukar guling di wilayah sendiri, mengingat sebagian besar lahan di Trenggalek dibawah pengelolaan Perum Perhutani.

     "Meski demikian kami mengupayakan tahun ini bisa memperoleh lahan pengganti sekitar 30 hektare. Kami mencoba untuk mencari di wilayah Jawa Timur," imbuhnya.

     Sementara itu untuk pembebasan lahan milik warga yang terkena proyek JLS hanya menyisakan 5,3 kilometer dari total 19 kilometer.

     Lanjut Totok Rudianto, Sisa lahan tersebut berada di Kecamatan Panggul dan Munjungan, sedangkan untuk lahan warga yang berada di Kecamatan Watulimo telah dibebaskan 100 persen.

     "Panggul hanya kurang tanah kas desa, kemudian untuk yang Kecamatan Watulimo tinggal di Desa Munjungan-nya serta di Desa Masaran, kami berharap sisanya nanti bisa segera terbebaskan," paparnya.

     Disinggung mengenai perubahan jalur (trase) yang ada di wilayah Munjungan, pihaknya optimis akan segera terselesaikan, karena pihak desa telah memberikan lampu hijau.

     Bahkan kini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kontraktor pelaksanannya mulai memasang tiang pancang untuk jembatan yang berada di Pal Daplang Kecamatan Munjungan.

     Proyek JLS dimulai sejak tahun 2002. Proyek ini membentang di selatan Jawa Timur ini mencapai 626 kilometer mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi.

     Seharusnya sesuai dengan rencana, pembangunan jalur lintas selatan tersebut sudah tuntas pada 2012, namun hingga kini proyek yang bertujuan untuk menunjang peningkatkan ekonomi masyarakat pesisir selatan jawa ini belum selsai akibat berbagai macam persoalan.


Friday, May 3, 2013

LOGISTIK UN SD/MI TRENGGALEK LENGKAP


     Trenggalek, 3/5 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memastikan seluruh naskah soal serta lembar jawaban Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tidak ada yang mengalami kekurangan.

     "Tadi pagi sudah kami lakukan penghitungan terhadap jumlah sampul yang dikirim dari provinsi, hasilnya tidak ada yang kurang maupun lebih," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Munib, Jumat.

     Seluruh logistik ujian nasional tersebut, Jumat sore langsung didistribusikan ke tingkat kecamatan, untuk selanjutnya disimpan di masing-masing polsek jajaran.

     Munib menambakan, selain naskah soal untuk SD dan MI reguler, pihaknya juga mendistribusikan naskah UN untuk SD luar biasa serta paket A (serata SD).

     "Untuk naskah SLB, maupun Paket A perlakuannya sama dengan SD/MI reguler, sehingga seluruh logistik juga dititipkan di polsek dan polres. Pengambilan dari polsek dilakukan pada hari H pelaksanaan ujian, sesuai mata pelajaran yang diujikan," ujarnya.

     Kata dia, sesuai dengan daftar penyelenggara dan peserta ujian nasional SDLB, di Trenggalek diikuti oleh dua lembaga pendidikan, yakni SDLB Kemala Bhayangkari dan SDLB Negeri Durenan.

     "Jumlah peserta dari SDLB totalnya delapan siswa, dengan rincian satu siswa tuna netra (A), satu anak tuna daksa (D) serta enam peserta (SDLB Kemala Bhayangkari 6 siswa, SDLB Negeri Durenan 2 siswa)," kata Munib.

     Munib menambahkan, jumlah peserta Ujian nasional tingkat SD/MI tahun ini mencapai 10.968 siswa yang terdiri dari 9.265 siswa SD dan 1703 siwa MI. Sedangkan jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti sebanyak 546, dengan rincian, 438 SD dan 108 MI.

     Sementara itu, jumlah pengawas ruang yang diterjunkan 1.624 orang (SD 538, MI 269) yang akan disebar di seluruh sekolah penyelenggara ujian.
   

POLRES TRENGGALEK SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PENGADAAN OBAT


     Trenggalek, 3/5 - Kepolisian Resor (Polres) Trenggalek, Jawa Timur menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan obat-obatan di RSUD dokter Soedomo Trenggalek tahun anggaran 2011-2012.

     Kasat Reskrim Polres Trenggalek, AKP Supriyanto, Jumat mengatakan, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat ini masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terhadap kasus pengadaan obat-obatan senilai lebih dari Rp1 miliar tersebut.

     "Kami masih fokus untuk merampungkan pemeriksaan serta menunggu hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur, Ini pemeriksaanya belum selesai," katanya.

     Lanjut dia, pemeriksaan BPKP itu diperlukan untuk mengetahui secara pasti jumlah kerugian negara yang ditimbukkan akibat pengadaan obat tahun 2011-2012 tersebut.

     "Nanti kalau BPKP sudah menyatakan terbukti terjadi kerugian negara, besok langsung masuk ke penyidikan, sudahlah sabar saja, pasti akan kami sampaikan ke rekan-rekan wartawan " ujarnya.

     Supriyanto menambahkan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam melakukan pengungkapan kasus tersebut, karena untuk menangani kasus korupsi diperlukan perhatian yang serius serta ketelitian.

     "Kalau benar-benar sudah jelas berapa kerugian yang ditimbulkan, bagainama alurnya dan siapa saja yang terlibat, maka kami akan langsung menetapkan tersangkanya," paparnya.

     Sementara itu dari prediksi kepolisian, pengadaan obat di RSUD Dr Soedomo Trenggalek tersebut menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp100 juta.

Thursday, May 2, 2013

DINAS PENDIDIKAN TRENGGALEK TERIMA DISTRIBUSI LOGISTIK UN SD



     Trenggalek, 2/5 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis menerima distribusi logistik ujian nasional tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).

     Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto mengatakan naskah serta lembar jawaban yang diterima tersebut sebanyak 161 boks, terdiri dari 30 boks lembar jawaban, 100 boks amplop besar naskah soal, 28 boks amplop kecil naskah soal serta tiga boks cadangan.

     "Naskah yang kami terima ini untuk seluruh mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), namun kami masih belum melakukan penghitungan jumlah amplopnya, apakah kurang atau lebih," katanya.

     Untuk menghindari kebicoran serta hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh logistik UN SD/MI tersebut kini langsung disimpan di Markas Polres Trenggalek dengan pengawalan ketat kepolisian selama 24 jam penuh.

     Rencananya, panitia ujian tingkat kabupaten, Jumat (3/5) akan melakukan penghitungan ampolp naskah soal serta dipilah-pilah sesuai dengan kecamatan masing-masing.

     "Tetap seperti ujian nasional yang lain, Jumat pagi kami lakukan penghitungan dan sore harinya atau setelah sholat Jumat akan didistribusikan ke masing-masing sub rayon atau ditingkat kecamatan, kemudian naskah soal disimpan di polsek," ujarnya.

     Sementara itu Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Pendas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, MUnib mengatakan, jumlah peserta ujian nasional tingkat SD/MI tahun ini mencapai 10.968 siswa yang terdiri dari 9.265 siswa SD dan 1703 siwa MI.

     "Untuk jumlah lembaga pendidikannya sebanyak 546, dengan rincian, 438 SD dan 108 MI. Ujian nasional SD itu standarnya seperti ujian nasional tingkat SMP maupun SMA, yakni dengan pengawasan ketat pengawas ruang serta dari satuan pendidikan (PSP)," katanya.

     Sesuai dengan daftar yang telah ditetapkan dinas pendidikan, jumlah pengawas ruang sebanyak 1.624 orang (SD 538, MI 269) yang akan disebar di seluruh sekolah penyelenggara ujian.

     "Kami berharap seluruh elemen penylenggara maupun pendukung lain, untuk ikut serta menyukseskan ujian nasional kali ini, semoga tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ujian," harap Munib.  


PIMPINAN DPRD TRENGGALEK POJOKKAN AKBAR ABAS

     Trenggalek, 2/5 - Tiga wakil ketua DPRD Trenggalek, Miklasiati, Samsul Anam, Lamuji serta mantan wakil ketua dewan, Kholiq menyudutkan posisi Sanimin Akbar Abas dalam sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan korupsi pemotongan uang saku kunjungan kerja DPRD di Pengadilan tindak Pidana Korupsi (TIpikor) Surabaya.

     Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Trenggalek, I Wayah Sutarjana, Kamis mengatakan, dalam keterangannya di hadapan majelis hakim seluruh wakil ketua DPRD tersebut bahwa menyatakan telah terjadi pemotongan uang saku kunjungan kerja (kunker) oleh ketua DPRD, Sanimin Akbar Abas sebesar tiga persen.

     "Semua saksi yang kami hadirkan menyatakan bahwa memang ada pungutan tiga persen pada masa kepemimpinan terdakwa. Selain mereka juga mengaku bahwa tidak pernah ada rapat pimpinan dewan yang membahas pemotongan tersebut," katanya.

     Lanjut dia, keterangan tersebut sekaligus membantah klaim yang selama ini disampaikan Akbar Abas bahwa pemotongan itu adalah keputusan kolektif kolegial yang telah melalui rapat serta mendapatkan persetujuan dari seluruh wakil ketua.

     I Wayan Sutarjana menambahkan, dalam sidang perdana pemeriksaan saksi tersebut, juga mengungkap fakta lain, yakni alokasi penggunaan pemotongan tiga persen tidak pernah disampaikan kepada pimpinan dewan.

     "Jadi surat pertanggungjawaban (SPJ) tentang penggunaan itu baru muncul setelah kasus ini mulai ramai diperbincangkan dan menjadi bidikan dari kejaksaan," kata pria asli Bali ini.

     Ketua DPRD Trenggalek duduk di kursi pesakitan karena diduga melakukan pemotongan uang saku perjalanan dinas 44 anggota dewan sebesar tiga persen, pemotongan tersebut terjadi mulai 2010 sampai dengan pertengahan 2012, akibatnya ke-44 anggota DPRD mengalami kerugian Rp 263 juta.

     Kejaksaan menilai tindakahan pemotongan uang saku tersebut melanggar aturan dan mengarah pada perbuatan korupsi. Tim jaksa penuntut umum akhirnya menjerat Akbar Abas, dengan pasal 12 E dan F Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi, dengan ancaman hukuman minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

RATUSAN SISWA MISKIN TRENGGALEK TERANCAM PUTUS SEKOLAH

     Trenggalek, 2/5 - Komisi IV DPRD Trenggalek, Jawa Timur menyoroti tingginya jumlah siswa miskin yang ada di wilayah pegunungan khususnya Kecamatan Dongko.

     Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukono, Kamis mengatakan dari hasil sidak di SMP I Dongko, pihaknya menemukan sedikitnya 100 siswa yang berasal dari keluarga sangat miskin dan mengalami kesulitan biaya sekolah.

     "100 siswa itu hanya yang ada di SMP I DOngko saja, sehingga kalau kita melihat ke sekolah-sekolah lain di kawasan atas (pegunungan) maka jumlahnya kami yakin akan lebih banyak," katanya.

     Lanjut dia, tingginy jumlah siswa miskin tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemeriantah daerah, karena apabila dibiarkan bisa mengancam kelangsungan pendidikan masing-masing pelajar.

     "Meskipun pemerintah sudah mengucurkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) namun para pelajar itu tetap membutuhkan biaya untuk bersekolah, apakah itu seragam, buku serta kebutuhan yang lainnya," ujarnya.

     Ia menjelaskan, tingginya siswa dari keluarga tidak mampu tersebut salah satunya akibat dari merosotnya penghasilan warga Kecamatan Dongko setelah berakhirnya kejayaan tanaman cengkeh.

     "Kalau dulu disana itu bisa dikatakan makmur, namun setelah harga cengkeh anjlok penghasilan warga juga ikut merosot tajam," katanya.

     Politikus Partai Golkar ini menambahkan, pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan Trenggalek, Kusprigianto untuk mengetahui secara detail permasalahan tersebut serta jalan keluar yang sedang ditempuh.

     "Kepala dinas pendidikan membenarkan adanya siswa miskin tersebut, namun dari 100 siswa itu, pada tahun lalu hanya 11 anak yang mendapatkan bantuan berupa beasiswa pendidikan, sedangkan sisanya belum," paparnya.

     Lanjut Sukono, untuk mengurangi potensi putus sekolah para siswa yang tidak mampu tersebut, pihaknya mendesak pemerintah kabupaten khususnya dinas pendididikan dan kebudayaan memanfaatkan potensi anggaran yang ada.

     "Selain itu kami juga telah meminta pihak PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) untuk turut serta membantu mengentaskan siswa yang kurang mampu tersebut, di PNPM ada program seperti itu," ujarnya.